SUMEDANG EKSPRES – Bagi sebagian besar masyarakat awam pasti bertanya-tanya apakah singkatan dari SKPP. Jika demikian, mari kita kupas habis pengertian dan singkatan dari SKPP.
Bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS), istilah SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) mungkin terdengar asing, namun dokumen ini adalah kunci yang menentukan kelancaran proses gaji, pemindahan, atau pembayaran uang pensiun Anda.
Apa sebenarnya SKPP itu, dan mengapa dokumen ini begitu penting dalam administrasi kepegawaian? Simak tuntas pembahasannya.
Memahami SKPP: Kunci Penghentian dan Pengalihan Pembayaran Gaji
Baca Juga:Lirik Untukmu Selamanya – UNGU Band: Sungguh tak bisa, Ku mengganti dirimu dengan dirinyaInnalillahi Wa Inna Ilaihi Raji’un, Ibunda Karlinah Umar Wirahadikusumah Berpulang ke Rahmatullah
SKPP adalah singkatan dari Surat Keterangan Penghentian Pembayaran. Sesuai namanya, ini adalah dokumen resmi yang berfungsi sebagai bukti administrasi bahwa pembayaran gaji atau penghasilan teratur seorang pegawai telah dihentikan oleh Satuan Kerja (Satker) yang lama dan akan dialihkan kepada pihak yang baru.
Siapa yang Menerbitkan SKPP?
SKPP diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari instansi tempat pegawai bekerja (Satker asal).
Dokumen ini kemudian wajib disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat, yang merupakan wakil dari Kementerian Keuangan. Pengesahan KPPN memastikan validitas dan keabsahan data gaji terakhir.
Kapan SKPP Dibutuhkan?
Anda akan membutuhkan SKPP setiap kali terjadi perubahan status kepegawaian yang menyebabkan perpindahan tanggung jawab pembayaran gaji. Ada tiga situasi utama di mana SKPP harus diterbitkan:
1. Pindah Tugas (SKPP Pindah)
Jika Anda pindah tugas ke Satuan Kerja (Satker) atau instansi lain, SKPP Pindah wajib dibuat. Dokumen ini memastikan bahwa Satker lama tidak lagi membayar gaji Anda, dan Satker yang baru dapat segera memproses pembayaran gaji Anda tanpa tumpang tindih atau kekurangan.
2. Pensiun (SKPP Pensiun)
Ini adalah jenis SKPP yang paling umum dan krusial. Ketika seorang PNS memasuki masa pensiun, SKPP Pensiun diterbitkan sebagai dasar bagi PT Taspen (Persero) untuk:
- Menghentikan pembayaran gaji dari negara.
- Memulai pembayaran uang pensiun bulanan kepada Anda (atau janda/duda Anda).
Tanpa SKPP yang disahkan KPPN, PT Taspen tidak dapat memproses hak pensiun Anda, sehingga status pensiun bisa tertunda.