KOTA – Menanggapi imbauan Gubernur Jawa Barat yang melarang pelajar menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Mulya Suryadi, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut.
Menurutnya, larangan itu sangat baik sebagai langkah pendidikan disiplin dan keselamatan bagi anak-anak sekolah, yang secara hukum belum layak mengendarai kendaraan bermotor.
“Kalau bicara soal larangan anak sekolah membawa kendaraan bermotor, saya sangat setuju. Ini langkah baik untuk mendidik anak agar tertib dan patuh aturan. Apalagi mereka yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), jelas secara hukum belum layak berkendara,” ujar Mulya Suryadi saat dimintai tanggapannya, Senin (20/10).
Baca Juga:Ubah Dirimu Jadi Fotografer Profesional, Begini Cara Mengedit Foto Menjadi Fotografer dengan Gemini AICara Mengedit Foto Menjadi Arsitek Muda yang Merancang Kota dengan Gemini AI: 18+ Prompt Pekerjaan Impian
Dikatakan, kebijakan tersebut bukan hanya soal larangan semata, namun juga pendidikan karakter dan kesadaran hukum sejak dini.
Mulya menilai, banyaknya pelajar yang sudah menggunakan sepeda motor tanpa SIM turut menjadi salah satu faktor meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas di kalangan remaja.
Namun begitu, dia meminta agar kebijakan juga diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan geografis setiap wilayah.
“Kita juga harus melihat konteksnya. Di beberapa daerah, terutama pedesaan, transportasi umum masih terbatas. Kalau rumah siswa jauh dari sekolah, misalnya satu atau dua kilometer dan tidak ada angkutan umum, tentu harus ada kebijakan yang bijak,” ujar Haji Ute, panggilan akrab Mulya Suryadi.
Mulya menilai, pihak sekolah memiliki peran penting dalam menegakkan aturan tersebut.
“Sekolah tidak boleh memfasilitasi siswa untuk membawa kendaraan ke lingkungan sekolah,” terangnya.
Bahkan, sambung Mulya, sekolah tidak boleh menyediakan tempat parkir bagi siswa.
Baca Juga:Penuh Karismatik! Begini Cara Mengedit Foto Menjadi Public Speaker dengan Gemini AISeperti Pandawara, Ini 20 Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Jadi Aktivis Lingkungan & Pekerjaan Idaman Lainnya
“Kalau memang ada yang tetap membawa kendaraan, biarkan mereka menitipkannya di luar lingkungan sekolah. Intinya, sekolah harus tegas, jangan memfasilitasi,” tegasnya.
Lebih jauh, politisi Partai Persatuan Pembangunan itu juga menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan, agar kebijakan tidak berhenti pada tataran imbauan semata.
Mulya menilai, tanggung jawab utama berada di sekolah dan aparat wilayah setempat untuk memastikan aturan berjalan efektif.
“Setiap aturan harus diiringi dengan pengawasan di lapangan,” kata Mulya.