SUMEDANG EKSPRES – Perdebatan soal mekanisme pemilihan kepala daerah kembali membuka peta kepentingan partai politik. Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan dukungan terhadap pilkada lewat DPRD. Sebaliknya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat menolak skema tersebut.
Pengamat politik, Arifki Chaniago, menilai perbedaan sikap ini bukan sekadar soal idealisme demokrasi, melainkan cermin kalkulasi untung–rugi yang berbeda di antara partai. Pilkada langsung memberi legitimasi kuat karena kepala daerah dipilih langsung oleh pemilih. Namun konsekuensinya adalah biaya politik tinggi dan kontestasi yang rawan politik uang.
“Partai yang mendukung pilkada langsung tampak masih melihat nilai elektoral dari hubungan langsung dengan pemilih. Di sisi lain, partai yang menolak membaca mahalnya pilkada sebagai beban sistemik yang tak pernah benar-benar diselesaikan,” ungkap Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia ini.
Baca Juga:Bupati Minta Tirta Medal Tancap Gas di 2026Jans Park Glow Galaxy, Wisata Malam Baru Warnai Nataru di Sumedang
Menurutnya, pilkada lewat DPRD kerap dipromosikan sebagai solusi efisiensi. Namun argumen itu menyimpan masalah lain. Proses pemilihan memang lebih murah secara anggaran negara, tetapi risiko transaksi politik justru berpindah ke ruang yang lebih sempit, tertutup, dan sulit diawasi publik.
“Yang terjadi bukan penghapusan biaya politik, melainkan konsentrasinya. Dari biaya kampanye massal ke lobi elite. Dari keramaian pemilih ke ruang-ruang tertutup DPRD,” ujarnya.
Arifki menilai perdebatan mekanisme pilkada berpotensi menyesatkan jika tidak disertai pembahasan serius soal tata kelola pemilu. Masalah utama pemilu Indonesia, kata dia, bukan terletak pada cara memilih, melainkan pada lemahnya penegakan hukum dan minimnya pencegahan politik uang.
“Selama pelanggaran pemilu jarang berujung sanksi tegas, sistem apa pun akan bocor. Mengganti pilkada langsung ke DPRD tanpa membenahi penegakan hukum hanya mengubah bentuk masalah, bukan isinya,” katanya.
Ia menambahkan, publik berisiko kembali “membeli kucing dalam karung” jika kepala daerah dipilih tanpa keterlibatan langsung warga, sementara mekanisme pengawasan elite politik belum cukup kuat.
“Pilkada langsung memang mahal dan gaduh. Tapi pilkada lewat DPRD berisiko mahal secara kepercayaan publik. Dalam demokrasi, defisit kepercayaan sering kali lebih berbahaya daripada defisit anggaran,” ujarnya.