SUMEDANG EKSPRES – Evaluasi pemerintah pusat yang menyebut sekitar 45 persen bantuan sosial (bansos) belum tepat sasaran menjadi perhatian serius.
Persoalan akurasi data itu kini mendorong penerapan sistem digital dalam penanganan kemiskinan, dan Kabupaten Sumedang ditunjuk sebagai salah satu dari 41 daerah percontohan nasional.
Melalui Portal Perlindungan Sosial Kementerian Kesehatan, Sumedang akan mengimplementasikan sistem digital untuk memperbaiki pemutakhiran data kemiskinan yang selama ini dinilai belum sepenuhnya presisi.
Baca Juga:APBD Sumedang 2026: Belanja Cetak Karcis Retribusi Nyaris Rp100 JutaMenata Arah Gerak Jamiyyah, PD Pemuda Persis Sumedang Gelar Musykerda II di Ganeas
Sekretaris Daerah Sumedang, Tuti Ruswati, mengakui masih adanya bantuan yang meleset dari target penerima.
“Masih adanya bantuan yang belum tepat sasaran menunjukkan bahwa tata kelola data perlu diperbaiki. Karena itu, penerapan sistem digital menjadi solusi agar data lebih akurat, terintegrasi, dan real time,” ujarnya saat memimpin Rapat Persiapan Piloting Penanganan Kemiskinan Berbasis Digital, baru-baru ini.
Ketidaktepatan bansos kerap dipicu data yang belum mutakhir, tidak sinkron antarinstansi, hingga lemahnya verifikasi lapangan. Akibatnya, warga yang berhak justru terlewat, sementara yang sudah tidak memenuhi kriteria masih tercatat sebagai penerima.
Dengan sistem digital baru, pembaruan data diharapkan bisa dilakukan lebih cepat dan berbasis kondisi riil masyarakat.
Pemerintah daerah pun diminta bergerak serempak: Disdukcapil memaksimalkan validasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dinas Sosial memastikan pemetaan berbasis DTSEN berjalan akurat. Kecamatan dan desa memperkuat verifikasi faktual di lapangan.
Sebanyak 6.609 agen perlindungan sosial disiapkan untuk melakukan survei dan validasi langsung ke masyarakat. Mereka berasal dari unsur PKH, TKSK, Operator SIKS-NG Desa, Puskesos, kader Posyandu, kelompok tani, hingga kelompok ternak.
Langkah ini dinilai krusial untuk menutup celah kesalahan data yang selama ini berimbas pada distribusi bansos.
Baca Juga:Gempa Tektonik Magnitudo 2,7 Terasa hingga Wilayah Sumedang, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi MerusakJarum Pentul Tertelan saat Pasang Hijab, Remaja 13 Tahun Asal Sumedang Jalani Observasi Medis
“Dengan dukungan ribuan agen tersebut, proses pendataan diharapkan lebih komprehensif dan sesuai kondisi riil masyarakat,” kata Tuti.
Penyusunan Surat Keputusan (SK) tim piloting ditargetkan rampung pekan ini agar implementasi tidak molor.
Penunjukan Sumedang sebagai daerah percontohan menjadi momentum pembenahan tata kelola bansos berbasis teknologi. Pemerintah berharap digitalisasi mampu menekan potensi salah sasaran, mempercepat intervensi, serta memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang paling membutuhkan.(red)