SUMEDANG EKSPRES – Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sumedang diminta mempublikasikan menu makanan secara terbuka melalui dashboard MBG.
Permintaan itu disampaikan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir saat menerima audiensi Forum Komunikasi Mitra MBG (FKM MBG) Sumedang di Ruang Rapat Bupati, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, keterbukaan menu penting untuk meningkatkan transparansi sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis.
Baca Juga:Ironi Gerbang Kota: Tugu Selamat Datang Sumedang di Ciherang Kumuh dan TerbengkalaiKrisis Bahlil
“Agar masyarakat bisa melihat dan meyakini bahwa anak-anaknya mengonsumsi makanan yang sehat dan higienis. Ini juga akan mendorong kompetisi yang sehat antar dapur MBG,” ujarnya seperti dipetik dari laman resmi Pemkab Sumedang.
Ketua FKM MBG Sumedang, Oom Supriatna, menjelaskan forum tersebut dibentuk untuk menghimpun dan menggerakkan mitra dapur MBG di daerah.
Forum ini tidak hanya berfokus pada operasional dapur, tetapi juga menggali potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal.
“FKM MBG bertujuan ikut berpartisipasi dalam pembangunan, membuka lapangan kerja, dan membantu menyukseskan program presiden,” kata Oom.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia.
Bupati Dony menegaskan, pengelolaan dapur MBG tidak boleh sekadar menjalankan program secara administratif.
“Tidak hanya sebatas menjalankan, tetapi harus dimaknai secara optimal. Ini ikhtiar menyelamatkan generasi melalui pemenuhan asupan gizi yang baik,” tuturnya.
Baca Juga:1.657 Pelajar Ikuti Pesantren Kilat Ramadan di Masjid Agung Sumedang, 79 Pembimbing DiterjunkanGereja Protestan POUK Kampus IPDN Jatinangor Kebakaran, Diduga Korsleting Listrik
Ia juga menekankan pentingnya kelengkapan perizinan, termasuk SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), sebagai syarat wajib operasional dapur.
Berdasarkan arahan Presiden, dapur SPPG diarahkan mengambil bahan baku dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Pemkab Sumedang tengah menyiapkan skema agar koperasi dapat menjadi pengepul hasil produksi masyarakat, sehingga pasokan dapur terjamin sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
“Kita sedang menyusun perencanaan agar potensi lokal terintegrasi dan keberlanjutan pasokan tetap terjaga,” kata Dony.(rls)