Namun Golkar meminta pemerintah menjelaskan strategi lanjutan agar penurunan angka kemiskinan tidak hanya bersifat sementara, melainkan mampu menciptakan perubahan yang lebih permanen dalam kehidupan masyarakat.
Sorotan berikutnya mengarah pada sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sumedang pada 2025 tercatat sebesar 6,08 persen, turun tipis dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 6,16 persen.
Meski menunjukkan tren positif, penurunan tersebut dinilai belum cukup untuk menjawab tantangan penyediaan lapangan kerja yang semakin kompleks.
Baca Juga:Pemkab Sumedang Berburu PAD di Tengah Efisiensi, Wabup M Fajar: Kemandirian Fiskal jadi Fokus UtamaMinim Pemeliharaan, Warga Keluhkan Underpass Tol Cisumdawu
Karena itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah memperkuat basis data sumber daya manusia hingga tingkat desa agar kebijakan ketenagakerjaan dapat dirancang lebih tepat sasaran.
Bagi fraksi tersebut, pembangunan yang berhasil bukan hanya yang mampu menghasilkan angka pertumbuhan tinggi, tetapi juga yang mampu membuka kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata.
“Warga Sumedang tentu menginginkan kesejahteraan yang nyata, bukan sekadar angka statistik. Mereka berharap hasil pembangunan benar-benar hadir dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Fraksi Golkar.(kki)