SETIAP tahun, sebagian besar roda pembangunan daerah masih ditopang dana yang datang dari pemerintah pusat. Bagi Kabupaten Sumedang, kondisi itu menjadi tantangan sekaligus pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Di tengah tuntutan pembangunan yang terus meningkat dan kebijakan efisiensi anggaran yang bisa berubah sewaktu-waktu, Pemerintah Kabupaten Sumedang mulai menaruh perhatian lebih besar pada satu sumber kekuatan yang berada di dalam daerah sendiri: Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, pada Selasa 23 Juni 2026. Pemerintah daerah dan legislatif sepakat bahwa peningkatan PAD menjadi salah satu kunci untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Baca Juga:Minim Pemeliharaan, Warga Keluhkan Underpass Tol CisumdawuPemadaman Listrik Berulang di Sumedang, Praktisi Hukum: Bisa Ajukan Ganti Rugi dan Gugatan Wanprestasi
Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila mengatakan hingga saat ini Sumedang masih mengandalkan dana transfer dan dana alokasi dari pemerintah pusat. Meski demikian, berbagai langkah strategis terus dilakukan agar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah semakin besar.
“Walaupun sampai saat ini masih berpangku pada dana alokasi atau dana transfer dari pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terus menggenjot agar PAD di Kabupaten Sumedang terus meningkat,” ujarnya.
Upaya tersebut diarahkan pada sejumlah sektor yang dinilai memiliki potensi besar. Pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), sektor pariwisata, hingga pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan.
Langkah itu bukan semata-mata mengejar angka penerimaan. Bagi pemerintah daerah, PAD yang kuat merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan.
Semakin besar kemampuan daerah menghasilkan pendapatan sendiri, semakin luas pula ruang gerak pemerintah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik tanpa harus menunggu kebijakan anggaran dari pusat.
Di tengah dinamika kebijakan nasional, kemandirian fiskal juga menjadi bentuk antisipasi terhadap kemungkinan berkurangnya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat di masa mendatang.
Karena itu, peningkatan PAD tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah. DPRD, pelaku usaha, masyarakat, hingga pengelola sektor-sektor ekonomi lokal dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.
Baca Juga:Listrik Padam Berulang, Pelaku Usaha Sumedang MerugiRS Unpad Bantah Pasien Tak Ditangani Dokter
Fajar berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjaga sehingga target peningkatan pendapatan daerah dapat tercapai.