SUMEDANGEKSPRES – Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, di Command Center Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Selasa (14/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi ajang berbagi pengalaman dan praktik baik dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumedang.
Rombongan Pemerintah Kabupaten Lebak dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah beserta jajaran perangkat daerah terkait. Kunjungan dilakukan dalam rangka studi tiru mengenai strategi percepatan pelaksanaan Program MBG, mulai dari tata kelola, sistem pengawasan, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung keberhasilan program.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program penyediaan makanan bagi peserta didik, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, unggul, dan berdaya saing.
Baca Juga:Sekolah Rakyat Harus Memiliki Fasilitas Pengolahan Sampah TerpaduRatusan Siswa Sekolah Rakyat Sumedang Ikuti MPLS, Ada Titipan Siswa dari Tasik dan Garut
“Program MBG merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa. Melalui pemenuhan gizi yang baik, kita sedang menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Fajar menjelaskan, hingga saat ini telah beroperasi sekitar 150 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Kabupaten Sumedang. Pemerintah Kabupaten Sumedang juga terus mendorong pembangunan SPPG di daerah-daerah terpencil agar pelayanan dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata.
Menurutnya, manfaat Program MBG tidak hanya dirasakan oleh para penerima manfaat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekommbgnomi daerah. Pemerintah Kabupaten Sumedang mendorong agar kebutuhan operasional setiap SPPG dipenuhi melalui rantai pasok lokal dengan melibatkan petani, peternak, pelaku UMKM, koperasi, hingga badan usaha milik daerah.
“Dengan pola tersebut, manfaat ekonomi dari Program MBG dapat dirasakan lebih luas karena melibatkan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem penyedia bahan pangan dan operasional SPPG,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fajar menekankan bahwa keberhasilan Program MBG harus didukung oleh tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Satuan Tugas Percepatan MBG terus memperkuat sistem pengawasan berbasis digital melalui portal mbg.sumedangkab.go.id. Melalui sistem tersebut, setiap SPPG diwajibkan mengunggah menu harian yang diproduksi, sementara pihak sekolah mengunggah menu yang benar-benar diterima peserta didik. Mekanisme verifikasi dua arah tersebut menjadi instrumen pengawasan yang efektif untuk memastikan kesesuaian layanan di lapangan.