SUMEDANGEKSPRES – Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, mengikuti In-Depth Interview Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring dari Aula Tampomas, Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Rabu (15/7/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pendalaman implementasi SAKIP di Kabupaten Sumedang sebagai upaya untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Tim evaluator KemenPANRB melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek implementasi SAKIP, mulai dari tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya, penerapan manajemen kinerja, integrasi sistem pengukuran kinerja, hingga penguatan budaya kerja yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.
Dalam sesi wawancara, sejumlah substansi strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya implementasi penjenjangan kinerja (cascading), penerapan crosscutting antarperangkat daerah, strategi penurunan kemiskinan, sistem pengukuran dan monitoring kinerja, dashboard pemantauan anggaran, pengukuran kinerja individu, monitoring rencana aksi, integrasi capaian kinerja dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), evaluasi AKIP internal, implementasi aplikasi e-SAKIP, monitoring tindak lanjut hasil evaluasi, hingga berbagai catatan yang disampaikan oleh tim evaluator.
Baca Juga:Pemkab Sumedang Buka Jalur Afirmasi Kuliah PGSD di UPI Sumedang Fajar Pimpin Rapat Tindak Lanjut Pencegahan Penyimpangan Perilaku Seksual, Tekankan Perlindungan Generasi Muda
Usai mengikuti kegiatan tersebut, Sekda Tuti Ruswati menyampaikan bahwa hasil evaluasi KemenPANRB akan menjadi bahan perbaikan untuk semakin memperkuat implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
“Rekomendasi yang diberikan di antaranya adalah menyempurnakan mekanisme monitoring kinerja hingga level aktivitas, sehingga keterkaitan antara rencana aksi, aktivitas, output, dan outcome dapat terlihat lebih jelas dan terukur,” ujar Tuti.
Selain itu, lanjutnya, Pemerintah Daerah juga didorong untuk menyusun Standar Operasional Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memuat definisi operasional, rumus perhitungan, sumber data, serta penanggung jawab setiap indikator agar penerapannya seragam di seluruh perangkat daerah.
“Kami juga diminta memastikan monitoring dan evaluasi kinerja dilaksanakan secara triwulanan sebagai dasar penyusunan LKIP yang lebih berkualitas dan akuntabel,” katanya.
Tuti menambahkan, sejumlah langkah tindak lanjut lainnya meliputi optimalisasi pemanfaatan aplikasi MAKSITI dan SIJAGUR sebagai instrumen monitoring kinerja individu maupun organisasi, serta peningkatan kualitas analisis dalam dokumen LKIP agar tidak hanya menyajikan capaian kinerja, tetapi juga mampu menjelaskan faktor keberhasilan, kendala yang dihadapi, solusi yang ditempuh, serta dampaknya terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.