KOTA – Rencana penggunaan sistem digital dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sumedang membawa konsekuensi pada kebutuhan anggaran.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang memperkirakan membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp700 juta untuk mendukung penerapan sistem tersebut.
Kepala DPMD Kabupaten Sumedang Widodo Heru Prasetyawan mengatakan, kebutuhan tambahan itu berada di luar anggaran sekitar Rp2,5 miliar yang sebelumnya disiapkan untuk pelaksanaan Pilkades.
Baca Juga:SK Belum Terbit, Jadwal Pilkades Sumedang Masih Jadi Tanda TanyaPilkades Sumedang Berpotensi Diundur, SK Pelaksanaan Belum Terbit
“Sekitar Rp700 juta untuk tambahan alat dan bimtek,” ujar Widodo, Selasa (6/10).
Tambahan anggaran tersebut antara lain diperlukan untuk perangkat yang digunakan dalam pelaksanaan Pilkades digital serta kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis.
DPMD masih mempertimbangkan mekanisme penyediaan perangkat, apakah melalui penyewaan atau pengadaan. Pilihan tersebut nantinya disesuaikan dengan ketentuan barang dan jasa pemerintah.
Menurut Widodo, penggunaan sistem digital diharapkan membuat proses penghitungan suara lebih cepat dibandingkan mekanisme manual.
“Kalau digital, penghitungan lebih cepat dan tidak memerlukan waktu lama,” katanya.
Sebelum diterapkan, sistem tersebut telah diperkenalkan kepada DPRD Kabupaten Sumedang. Sejumlah anggota dewan bahkan ikut mencoba sistem digital dalam simulasi.
Hasil simulasi dinilai cukup baik. DPMD juga menyebut sejumlah potensi kerawanan telah diantisipasi melalui sistem dan perangkat yang disiapkan.
Baca Juga:Pemdes Jatihurip Fokus Usulan Warga untuk RKPDes 2027Perlinsos Tanjungkerta Sumedang Baru 57,21 Persen, Perekaman Data Dikebut
Namun, rencana penggunaan anggaran tambahan tersebut masih berjalan beriringan dengan proses penyelesaian regulasi Pilkades. Dasar hukum dan keputusan resmi pemerintah daerah hingga kini masih diproses.
Artinya, kesiapan perangkat dan perhitungan kebutuhan anggaran belum otomatis membuat pelaksanaan Pilkades digital bisa langsung berjalan.
DPMD masih menunggu keputusan pimpinan daerah mengenai regulasi serta tahapan Pilkades serentak.
Selain persoalan anggaran, kepastian jadwal Pilkades juga belum final. Bahkan terdapat wacana pelaksanaan diundur sekitar satu bulan, meski DPMD belum dapat memastikan informasi tersebut.
Widodo meminta masyarakat menunggu keputusan resmi pemerintah agar informasi mengenai tahapan dan jadwal Pilkades tidak menimbulkan spekulasi.
“Jadi sabar dulu. Tahapannya masih diproses. Saya tidak mau bicara A atau B karena takut mendahului keputusan,” ujarnya. (red)