SUMEDANGEKSPRES – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia membuka Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Panel Evaluasi Manajemen Risiko di Gedung Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) HAM Sumedang, Senin (19/10/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas aparatur dalam menegakkan peraturan secara profesional dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pengelolaan risiko yang akuntabel.
Sambutan Menteri HAM RI yang dibacakan Sekretaris Jenderal Kementerian HAM, Novita Ilmaris menegaskan, tugas Satpol PP yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip legalitas, profesionalitas, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Baca Juga:Dari Barang Rampasan Korupsi, Kini Jadi Pusat Pembelajaran HAMPiala Dony-Yoshua: Sumedang Utara Juara, Mimpi ke Persib Dimulai dari Ahmad Yani
Menurutnya, ketegasan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah perlu diimbangi dengan kemampuan berdialog, mencegah konflik, dan memahami kondisi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perlindungan, seperti anak-anak dan penyandang disabilitas.
“Setiap tindakan harus dilaksanakan secara sah, profesional, tidak diskriminatif, dan menghormati martabat manusia,” demikian disampaikan dalam sambutan Menteri HAM RI.
Melalui pelatihan tersebut, aparatur diharapkan tidak hanya memahami aturan dan prosedur penegakan peraturan daerah, tetapi juga mampu menerapkan pendekatan yang humanis dalam menjalankan tugas di lapangan.
Pada kesempatan yang sama, Panel Evaluasi Manajemen Risiko Kementerian HAM menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan dan memastikan setiap program berjalan secara efektif, transparan, serta bertanggung jawab.
Evaluasi manajemen risiko diarahkan untuk memastikan potensi risiko dikenali sejak tahap perencanaan, mencegah penyimpangan, menjaga aset negara, serta menjamin pelaksanaan program memberikan manfaat nyata.
Keberhasilan organisasi, menurut Menteri HAM, tidak semata-mata diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan dampak yang dihasilkan bagi pemenuhan hak masyarakat.
Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir menyambut baik pelaksanaan pelatihan dan evaluasi tersebut di Sumedang. Ia berharap keberadaan PPSDM HAM dapat menjadi pusat pengembangan kompetensi aparatur sekaligus mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang cerdas, berintegritas, memiliki empati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Baca Juga:Perumda Air Minum Tirta Medal Sukses Gelar Pelatihan Penyusunan RKA 2027 Berbasis Manajemen Risiko Pilkades Full Digital, 424 TPS Siap Digelar 28 Oktober
Bupati Dony juga berharap kerja sama dengan Kementerian HAM dapat berlangsung secara berkelanjutan, sehingga Sumedang tidak hanya menjadi lokasi pelatihan, tetapi juga berkembang sebagai daerah percontohan dalam penerapan prinsip-prinsip HAM.