JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dinilai berpotensi memengaruhi konsolidasi kekuasaan di lingkungan pemerintahan.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, bahkan melihat perkara tersebut dapat menjadi momentum bagi Prabowo untuk menjalankan pemerintahan secara lebih mandiri.
Menurut Dedi, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang harus diusut hingga tuntas. Penanganan perkara, kata dia, tidak cukup hanya menyasar pelaksana, tetapi juga perlu menelusuri pihak yang diduga berada di balik tindakan tersebut.
Baca Juga:Sengketa Tanah Timbul Tenggelam Jatigede, DPRD Arahkan Warga Tempuh Jalur PengadilanArti Mimpi Melihat Hantu Menurut Islam, Benarkah Pertanda Buruk?
“Skandal penyadapan pada Presiden ini masalah besar, layak disebut upaya pengkhianatan pada pemerintah dan negara, harus diusut hingga dalang tertingginya,” kata Dedi seperti dilansir dalam laman jawapos.com, Kamis (5/11).
Dedi menilai, apabila keterlibatan pihak-pihak tertentu terbukti melalui proses hukum, penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam pandangannya, kasus yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo itu juga berpotensi memengaruhi hubungan politik di lingkaran elite pemerintahan.
Dedi menyoroti kedekatan politik Listyo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia berpandangan, penyidik perlu mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang berkepentingan apabila ditemukan bukti atau petunjuk yang mengarah ke sana.
“Melihat loyalitas Listyo Sigit sejauh ini cukup kuat ke Jokowi, sehingga memungkinkan penerima manfaat penyadapan mengarah ke Jokowi. Karena apa urgensi Listyo lakukan itu jika bukan untuk kepentingan kuasa?” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan analisis Dedi. Hingga kini, dugaan keterkaitan Jokowi dengan perkara penyadapan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan kedekatan atau hubungan politik dengan pihak yang menjadi tersangka.
Dedi juga melihat perkara ini berpotensi memengaruhi komposisi elite di pemerintahan. Ia membuka kemungkinan Presiden Prabowo melakukan perombakan terhadap sejumlah posisi yang dinilai memiliki kedekatan dengan pemerintahan sebelumnya.
Baca Juga:Cara Mengecek BI Checking atau SLIK OJK Sebelum Mengajukan KPR, Bisa Online dan GratisBenarkah Sumedang Larang Pernah Menjadi Penerus Pajajaran?
“Terkuaknya skandal ini jelas akan memengaruhi konsolidasi Presiden, bukan tidak mungkin akan dilakukan perombakan besar, utamanya mengamputasi seluruh loyalis Jokowi di pemerintahan, atau sekurangnya menyisakan 10 persen saja untuk menjaga marwah Jokowi,” katanya.
Menurut Dedi, dinamika tersebut juga dapat berdampak terhadap posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam peta hubungan politik pemerintahan.