Dugaan Praktik Jual Beli Suara Hingga Premanisme Kerap Terjadi Saat Pilkades
SUMEKS, Cimanggung – Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sumedang, menyisakan sejumlah persoalan di lapangan. Mulai dari gugatan sejumlah calon terkait hasil Pilkades, hingga ketidakpuasan pendukung atas penyelenggaraan pemilihan tersebut.
Informasi yang dihimpun di lapangan, sejumlah calon kades mengajukan surat keberatan atas hasil perolehan suara atas dugaan kecurangan yang menciderai proses pemungutan sekaligus penghitungan suara.
Baca Juga:Pengadilan Agaman Akan Optimalkan Pelayanan Dengan Sistem E- Court20 Rumah Tidak Layak Huni Hampir Rampung Diperbaiki
Selain itu, ada juga penggugat yang merasa ada kecurangan terkait dugaan terjadinya politik uang yang dilakukan calon lain, dalam menarik suara warga pada babak akhir pilkades.
Tak hanya Desa Cikahuripan, Desa Sawahdadap, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, pun usai terpilihnya kades yang merupakan incumbent, ternyata ada pihak lain yang mempertanyakan hasil perolehan suara beberapa waktu lalu.
Terkait hal itu, Pemerhati Lingkungan dan Sosial, Asep Sugian (48) mengatakan, dirinya merasa risih adanya dugaan praktik curang yang kerap terjadi setiap momen pilkades.
“Money politic sering kali terjadi setiap ada pilkades. Kalau cost (biaya pengeluaran, red) politik beda lagi,” kata Asep kepada Sumeks, Kamis (4/11).
Menurutnya, praktik money politic atau jual beli suara dengan memberikan sejumlah uang kepada warga, supaya memilih nomor yang diminta, berarti menodai proses berjalannya pilkades, terutama pada tahap pemungutan suara.
“Sering terjadi itu money politic yang merusak perolehan suara. Asalnya warga mau pilih calon A jadi berubah milih calon B,” tutur Asep.
Asep berujar, selain praktik jual beli suara, pada momen pilkades tak jarang terjadi tindak premanisme serta intimidasi terhadap warga hingga lawan politik atau calon lainnya.
Baca Juga:Musisi Milineal Merilis Lagu di Tengah Terpaan PandemiRevitalisasi Pasar Molor, Dewan Angkat Bicara
“Bahkan di Sumedang ini ada yang lebih parahnya, premanisme dan intimidasi, itu jangan terulang,” imbuh Asep.
“Masih desa di Sumedang, sampai tidak ada orang yang berani mencalonkan diri, karena takut oleh kades incumbent,” tambahnya.
Karena tak ada yang berani mencalonkan diri menjadi kades, Asep mengatakan, pergantian kepemimpinan desa dilakukan dengan mengangkat sang anak dari kepala desa incumbent menjadi calon.
“Itu jangan sampai terulang, harus dianulir. Karena tidak mungkin dalam satu desa tidak ada satupun yang mau mencalonkan jadi kepala desa,” ucapnya.