Indonesia Jadi Prioritas Utama, Menko Airlangga: JBIC Tertarik Sektor Kesehatan dan Pangan

Indonesia Jadi Prioritas Utama, Menko Airlangga: JBIC Tertarik Sektor Kesehatan dan Pangan
0 Komentar

Sumedang Ekspres, TOKYO – Pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang baru Nobumitsu Hayashi digelar di Hotel Imperial Tokyo, Jepang, Senin (25/07).

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Pertemuan selama hampir 2 jam itu berlangsung dengan pembahasan yang lebih fokus kepada berbagai proyek JBIC yang ada di Indonesia.

Mengawali pertemuan, Menko Airlangga menyampaikan bahwa JBIC berperan besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia sebagai sumber pendanaan maupun penasihat dalam berbagai proyek infrastruktur.

Baca Juga:Airlangga: Indonesia-Jepang Sepakati Kerja Sama SDM dan Teknologi DigitalSembilan Orang Kesetrum Listrik

JBIC setiap tahun membuat survei atas perusahaan manufaktur Jepang yang melakukan bisnis di luar Jepang (Survey on Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing Companies). Seperti kita ketahui pada survei tahun 2021, dari Daftar “Promising Countries for Overseas Business” , Indonesia masih di peringkat ke-6 atau di bawah Vietnam dan Thailand.

“Indonesia ingin lebih tinggi dari Vietnam dan Thailand, inilah alasan utama kenapa kami menemui JBIC di Tokyo,” ungkap Menko Airlangga.

JBIC memiliki spesialisasi yang salah satunya adalah pembiayaan di sektor energi. “Beberapa proyek infrastruktur utama seperti Pembangkit Listrik Tanjung Jati-B, Jawa 1, dan pembangkit panas bumi Sarula dan Muara Laboh, serta proyek LNG Tangguh.

Proyek-proyek ini menyediakan sumber energi yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi Indonesia.” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga menambahkan bahwa fokus Indonesia untuk dua tahun ke depan adalah memulihkan ekonomi dan kembali mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan, yang salah satunya didukung oleh ketersediaan infrastruktur energi.

Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkret untuk melaksanakan transisi energi ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk mencapai Nationally Determined Contributions (NDC) pengurangan emisi karbon 29% pada 2030. Pemerintah Jepang juga telah melakukan banyak kolaborasi dengan Indonesia dalam pengurangan emisi karbon.

Salah satunya melalui skema Joint Crediting Mechanism (JCM). Skema ini juga sedang dipertimbangkan sebagai bagian dalam kerja sama pendanaan JBIC dengan Indonesia dalam program transisi energi.

0 Komentar