Tingkatkan koordinasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaan. Wabup: Sebagian Besar Penyebab Karhutla Diduga Akibat Ulah Oknum Mayarakat
sumedangekspres-Dalam menghadapi ancaman bencana kekeringan di 33 desa yang tersebar di 10 kecamatan, Pememrintah Daerah Kabupaten Sumedang telah mengambil langkah-langkah antisipasi yang terukur.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama unsur Forkopimda dan Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Sumedang, terkait ancaman bencana kekeringan dan potensi kebakaran hutan, lahan dan pemukiman yang dilaksanakan secara daring, Jumat (8/9).
Baca Juga:Menjelang Akhir Jabatan, Bupati Dony dan Wabup Erwan Silaturahmi dengan Forum CamatMotivator Nasional Dr Aqua Dwipayana Ingatkan Bisnis Berkelanjutan Bergantung pada Upaya membangun Komitmen dan Loyalitas Pelanggan
“BPBD melakukan koordinasi dengan PDAM dan ‘gercep’ (gerak cepat) jika sewaktu-waktu di butuhkan untuk memasok air bersih kepada warga yang mengalami kekeringan. Warga juga diimbau agar menghemat pemakaian air bersih untuk keperluan sehari-hari,” ungkapnya.
Wabup juga menyebutkan, sesuai infografis bencana di Kabupaten Sumedang, selama bulan Juli sampai dengan Agustus 2023 tercatat 53 kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta 21 rumah.
“Taksiran kerugian kebakaran rumah sekitar Rp.2.732.000.000 serta luas lahan terbakar seluas 55.223 hektar,” ucapnya.
Maka untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali, Wabup mengatakan perlu adanya pos lapangan di tingkat kecamatan atau desa dengan tugas melakukan patroli Karhutla.
“Serta perlu sosialisasi bagaimana cara melakukan pemadaman jika terjadi Karhutla,” ujarnya soal Tingkatkan koordinasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaan. Wabup: Sebagian Besar Penyebab Karhutla Akibat Ulah Oknum Mayarakat
Wabup juga meminta BPBD menyiapkan rencana kontijensi Karhutla sehingga lebih terkoordinir dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla dengan melakukan pemataan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.
“Tingkatkan koordinasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaan. Mengingat sebagian besar penyebab Karhutla adalah disengaja atau ulah oknum mayarakat. Pasang papan larangan melakukan pembakaran dan sanksi hukumannya, termasuk antisipasi kebencanaan di tempat wisata rawan bencana,” tuturnya.
Baca Juga:Lagi-lagi, Kebakaran Lahan Kembali Terjadi, Lokasinya Dekat PermukimanPKK sebagai mitra kerja pemerintah haruslah mampu menjadi pelopor dan pembaharu yang inspiratif
Sementara itu, Sekda Sumedang Herman Suryatman yang turut mengikuti Rakor mengatakan, ancaman kebakaran dan kekeringan di Kabupayen Sumedang merupakan sesuatu yang terulang setiap tahun.
“Ini bukan sesuatu yang baru. Jadi kita sudah punya pengalaman dan pengetahuan,” ujarnya.
Oleh karena itu, pengalaman tersebut dijadikan pembelajaran untuk mengantisipasi kejadian berikutnya.