sumedangekspres – Gubernur Jakarta Dipilih Presiden? PKS Meradang: Ajang Nepotisme atau Transformasi? Rencana pemerintah untuk memilih Gubernur Jakarta secara langsung oleh Presiden telah mengundang kekhawatiran besar dari berbagai pihak, terutama Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Gubernur Jakarta Dipilih Presiden ?
Mereka menyoroti kemungkinan penunjukan seorang Gubernur oleh Presiden sebagai pintu terbuka bagi nepotisme dan tindakan korupsi yang meluas.
Menurut PKS, penunjukan Gubernur oleh Presiden dapat menjadi sumber masalah serius dalam pemerintahan.
Baca Juga:DPRD DKI Jakarta Menolak Wacana Gubernur Dipilih Langsung oleh PresidenRespons Gibran Rakabuming Raka Terkait Penunjukan Gubernur Jakarta oleh Presiden
Ada kekhawatiran bahwa penunjukan semacam itu dapat membuka peluang bagi pihak yang tidak memiliki kapabilitas atau kualifikasi yang memadai dalam kepemimpinan.
Juru Bicara PKS, Muhammad Iqbal, menyampaikan kekhawatiran ini dengan tegas.
Dia menyoroti kemungkinan bahwa presiden atau pihak yang berkuasa dapat memilih orang dekat, seperti keluarga atau kerabat, tanpa mempertimbangkan kompetensi yang diperlukan untuk memimpin ibu kota.
“Bisa saja suatu saat presiden atau partai pemenang menunjuk keluarga, kerabat atau orang yang tidak memiliki kompetensi memimpin dan ini adalah sebuah celah terjadinya KKN yang melawan amanat reformasi,” ujar Iqbal.
PKS juga mengecam RUU ini karena dianggap dibuat secara terburu-buru tanpa kajian yang memadai.
Mereka percaya bahwa rencana ini tidak hanya dapat merugikan warga Jakarta tetapi juga memiliki potensi merusak kualitas demokrasi di Indonesia.
“PKS dengan tegas menolak RUU ini karena dibuat secara terburu-buru tanpa kajian yang mendalam dan berpotensi merugikan warga Jakarta dan menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia,” ungkap Iqbal.
Sejak awal, PKS telah menunjukkan sikap yang konsisten, menolak pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Baca Juga:Ribuan Kilometer Jalan Tol Siap Libur Nataru 2023/2024Ada 5 Bendungan yang Akan Siap Di Selesaikan Pada Tahun 2024 Untuk Ketahanan Air dan Pangan
Mereka memperjuangkan Jakarta tetap sebagai ibu kota dan mendesak agar Gubernur serta Wakil Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan ditunjuk oleh Presiden.
“PKS sejak awal menolak Undang-Undang IKN, sejak awal konsisten agar Ibu kota tetap di Jakarta dan gubernur serta wakilnya harus dipilih oleh rakyat. Bukan ditunjuk presiden,” kata Iqbal.
Dengan pernyataan tegas ini, PKS menegaskan pendiriannya yang bertujuan melindungi integritas dan kualitas kepemimpinan di tingkat regional, menolak potensi masalah korupsi, dan mengupayakan demokrasi yang lebih baik bagi warga Indonesia.