sumedangekspres – Mari simak artikel tentang pemerintah yang berikan bansos Rp443 T untuk orang miskin di Indonesia.
Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan dana besar sebesar Rp443,4 triliun untuk program bantuan sosial (bansos) sepanjang tahun 2023.
Angka yang mengesankan ini mencakup berbagai program, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, hingga subsidi BBM, listrik, dan bunga KUR.
Baca Juga:Sandiaga Uno: Overtourism Bali Bukan Hanya Jumlah, Tapi…Wisatawan Gunungkidul Capai 3.447.743 Orang di 2023, Apakah Termasuk Kamu?
Meskipun demikian, pertanyaan mendasar tetap menghantui: Mengapa masih banyak orang miskin di Indonesia?
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, bersikeras bahwa program bansos adalah alat yang efektif dalam menekan tingkat kemiskinan.
Menurutnya, dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, fokus pada aspek keadilan, dan alokasi dana yang signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 turun menjadi 9,36%, dibandingkan dengan 9,54% pada tahun sebelumnya.
Namun, sejumlah kritik muncul dari berbagai kalangan, termasuk ekonom Media Wahyudi Askar, yang menyoroti beberapa isu krusial.
Menurutnya, penurunan kemiskinan seharusnya lebih signifikan mengingat jumlah dana yang telah dialokasikan.
“Problemnya bukan dari jumlah anggarannya tetapi dari kualitas program dan penyalurannya,” tegas Wahyudi.
Pertama-tama, terdapat masalah mistargeting, di mana bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat paling rentan justru belum tepat sasaran.
Baca Juga:Hoax! Video Viral Longsor di Jalan Cadas Pangeran SumedangPresiden Jokowi Kirim Karangan Bunga ke Rumah Duka Rizal Ramli
Wahyudi menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap desain dan pelaksanaan program bansos untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkannya.
Selain itu, perbandingan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam memunculkan pertanyaan kritis.
Meskipun Indonesia memiliki anggaran bansos yang besar, tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi dibandingkan dengan kedua negara tersebut yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinannya menjadi kisaran 6% pada 2022.
Media Wahyudi juga menyoroti aspek lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan, seperti inflasi dan penurunan ekonomi global.
Dengan adanya faktor-faktor eksternal ini, kemampuan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dapat terbatas.
Sebuah studi yang diulas oleh Media dalam paper berjudul ‘The Impact of Conditional Cash Transfers on Low-Income Individuals in Indonesia’ menunjukkan bahwa program bansos seperti PKH memang meningkatkan pengeluaran konsumsi penerimanya.
Namun, dampaknya bersifat heterogen dan tidak selalu signifikan bagi masyarakat miskin pada tingkat pengeluaran terendah.