sumedangekspres -TPN Ganjar Berkata Bareskrim Tidak Boleh Tahan Palti Hutabarat, Kasus penangkapan Palti Hutabarat oleh Dittipidsiber Polri atas dugaan penyebaran berita bohong memicu perdebatan.
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyoroti proses penangkapan yang dianggap tidak proporsional.
Menurut Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, penangkapan pada pukul 03.00 dini hari dinilai tidak etis.
Baca Juga:Menggairahkan Kesehatan Masyarakat – Puskesmas Cimanggung Siap Menjadi Puskesmas DTP dengan Anggaran Rp4.2 MDrama Mengerikan di Jalur Cadas Pangeran Tiang Listrik Roboh, Dua Sepeda Motor Hancur, Lima Orang Jadi Korban!
Ganjar Berkata Bareskrim Tidak Boleh Tahan Palti Hutabarat
Dia menegaskan bahwa, jika ada pelanggaran hukum, proses hukum seharusnya bersifat perdata, bukan pidana.
Pertanyaannya, mengapa penangkapan dilakukan di tengah malam?
Lebih lanjut, Todung menekankan bahwa penahanan Palti seharusnya tidak dilakukan.
Meskipun diproses hukum, dia berpendapat bahwa penegakan hukum sebaiknya mengedepankan proses perdata.
Apakah ada urgensi penahanan yang memaksa dilakukan pada jam-jam dini hari?
Anggota Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ifdal Kasim, menyebutkan adanya enam pengacara yang siap mendampingi Palti.
Mereka berharap agar Bareskrim tidak menahan Palti dalam proses hukum ini.
Pertanyaannya, apakah penahanan perlu dilakukan sebelum proses peradilan selesai?
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi penangkapan Palti Hutabarat berdasarkan laporan dari dua sumber. Namun, apakah penangkapan di tengah malam adalah langkah yang tepat untuk menanggapi laporan tersebut?
Kontroversi penangkapan ini semakin bergulir dengan klaim bahwa unggahan Palti terkait percakapan pejabat yang mempengaruhi Pilpres 2024.
Baca Juga:PPNI Jabar Luncurkan Kadeudeuh untuk Perawat Terdampak Gempa SumedangSumedang Peringkat 62! Pemerintah Gencar Kembangkan Inovasi untuk Meningkatkan Pengendalian Inflasi di 2024
Sementara proses pemeriksaan terus berlangsung, masyarakat dihadapkan pada pertanyaan kritis apakah penanganan kasus ini berdasarkan keadilan ataukah ada faktor politik yang memengaruhi