Oleh: Dr. Ernah (Dosen Agribisnis UNPAD dan Ketua Umum PERHEPI Komisariat Bandung)
Memasuki tahun 2026, isu pangan kembali mendominasi wacana publik. Fluktuasi harga, tekanan perubahan iklim, dan dinamika pasokan global menegaskan bahwa pangan bukan sekadar urusan pertanian, melainkan fondasi stabilitas ekonomi dan sosial. Indonesia memiliki potensi besar dengan keragaman sumber daya dan basis produksi luas, namun pertanyaan krusial muncul: Apakah sistem pangan nasional telah maju menuju ketahanan yang lebih tangguh, atau masih bergantung pada pendekatan reaktif yang rapuh?
Produksi pangan kita masih didominasi petani kecil. Skala usaha terbatas, modal minim, dan akses teknologi tidak merata membuat produktivitas meningkat lambat. Program-program peningkatan produksi berjalan, tapi dampaknya pada kesejahteraan petani sering tidak seimbang. Harga pangan naik di tingkat konsumen, namun pendapatan petani stagnan karena biaya input melonjak dan posisi tawar lemah. Ini menunjukkan masalah pangan bukan lagi soal produksi semata, melainkan distribusi nilai dalam rantai pasok. Tanpa reformasi tata niaga dan penguatan kelembagaan petani, ketahanan pangan akan tetap berdiri di atas fondasi goyah.
Baca Juga:Tak Hujan Lebat, Lereng di Cisempur Jatinangor Longsor, Ini Dugaan AwalnyaLongsor di Jatinangor Timbun Pekerja Bangunan, Tim SAR Lakukan Pencarian Korban
Pemaknaan ketahanan pangan pun bergeser. Tak cukup diukur dari stok, tapi dari kemampuan sistem bertahan menghadapi guncangan iklim, ekonomi, dan geopolitik. Kajian internasional menunjukkan negara dengan distribusi dan logistik efisien lebih tahan krisis daripada yang hanya andalkan produksi. Perubahan iklim memperburuk risiko: pergeseran musim dan cuaca ekstrem mengancam ekonomi petani. Adaptasi iklim harus terintegrasi dalam perencanaan produksi dan perlindungan risiko, bukan program sampingan.
Pola konsumsi juga berubah. Kesadaran kesehatan mendorong permintaan produk aman, beragam, dan bernilai tambah. Tantangannya adalah memastikan produksi domestik responsif secara inklusif, agar petani kecil tidak tertinggal. Refleksi ekonomi pangan menuntut konsistensi kebijakan: stabilisasi harga jangka pendek penting, tapi tak cukup. Infrastruktur pascapanen, logistik antardaerah, pengelolaan data, dan kepastian usaha petani adalah prasyarat ketahanan jangka panjang.
Pangan adalah cermin pilihan pembangunan. Cara kita menata sistem mencerminkan keberpihakan pada petani, konsumen, dan lingkungan. Dari ruang akademik, ini bukan urusan teknis semata, melainkan fondasi ekonomi dan sosial. Konsistensi dan keberanian reformasi akan menentukan apakah ketahanan pangan Indonesia tumbuh dari kekuatan sistemik, bukan sekadar bertahan dari gejolak demi gejolak. Saatnya bergerak maju, sebelum terlambat.***