“Kami setuju ditertibkan. Tapi harus ada solusi. Kalau langsung dibongkar tanpa alternatif, ya mata pencaharian kami hilang,” ujarnya.
Bagi para PKL, persoalan ini bukan sekadar soal lapak, melainkan soal keberlanjutan hidup. Mereka berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog, menyiapkan lokasi relokasi, atau setidaknya mengatur jam berdagang agar ketertiban dan ekonomi rakyat kecil bisa berjalan beriringan.
Di antara kepentingan kelancaran lalu lintas dan perut keluarga, para pedagang kecil Cimanggung kini menunggu: apakah penertiban akan datang dengan solusi, atau sekadar perintah bongkar.(kos)
Tag
Baca Juga:Aroma Lokal, Omzet Positif: Heaven Scent Percaya Diri Saingi Parfum BesarRp64 Miliar untuk Air Sawah, Bendung Cariang Jadi Harapan Baru Petani Ujungjaya
PKL Cimanggung, Satpol PP Sumedang, Pedagang Kaki Lima, Kawasan Industri Kahatex, Penertiban PKL, Ekonomi Rakyat,
Keyword SEO
PKL Cimanggung, Satpol PP Sumedang, larangan PKL Kahatex, pedagang kaki lima Sumedang, penertiban PKL kawasan industri, PKL Parakanmuncang,
Meta Deskripsi
Larangan Satpol PP Sumedang terhadap PKL di kawasan industri Cimanggung memicu keresahan pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari jam kerja pabrik.