JATINANGOR – Tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat kembali menuai sorotan. Pengamat ekonomi dari Universitas Insan Cendikia Mandiri Bandung (UICM), Deni Rizky, menilai pemerintah daerah maupun pusat belum menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan tersebut.
Menurut Deni, berbagai kebijakan yang dijalankan sejauh ini masih bersifat formalitas dan belum menyentuh akar persoalan utama, yakni kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Pemerintah jangan hanya fokus pada penyerapan tenaga kerja saja. Yang lebih penting adalah pelatihan yang benar-benar meningkatkan kualitas SDM agar masyarakat bisa berwirausaha,” ujar Deni, kepada Sumeks, baru-baru ini.
Baca Juga:TGM99 Salurkan Air Minum dan Sarung untuk Korban Longsor Cisarua KBBSticky Milk Hadir dengan Cita Rasa Kekinian
Ia mencontohkan, pelatihan barista yang selama ini digencarkan tidak seharusnya hanya diarahkan untuk mencetak pekerja coffee shop, tetapi juga harus memberi bekal agar peserta mampu membuka usaha mandiri.
Deni menilai pola pelatihan kerja saat ini cenderung seragam dan tidak berbasis potensi individu. Banyak peserta pelatihan hanya berakhir menerima sertifikat tanpa tindak lanjut yang jelas.
“Jangan semuanya barista, jangan semuanya bikin kue. Lihat minat, potensi, dan peluang tiap peserta. Kalau ini dilakukan, pelatihan bisa melahirkan bisnis baru, bukan sekadar tenaga kerja siap pakai,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti ketimpangan antara tingginya investasi yang masuk ke Jawa Barat dengan kesiapan tenaga kerja lokal. Menurutnya, investasi besar tidak akan berdampak signifikan jika kualitas SDM tidak mendukung.
“Sering terjadi investasi tinggi, tapi penyerapan tenaga kerjanya tidak optimal karena SDM-nya tidak siap,” katanya.
Deni juga mengkritik besarnya anggaran pelatihan di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat yang belum diimbangi dengan hasil nyata di lapangan.
“Dana pelatihan itu besar, tapi implementasinya sering hanya gugur kewajiban. Harus ada keberlanjutan agar peserta benar-benar mandiri,” ujarnya.
Baca Juga:TGM99 Salurkan Air Minum dan Sarung untuk Korban Longsor Cisarua KBB
Terkait penanganan PHK, Deni menilai pemerintah belum serius karena target kebijakan yang ditetapkan terlalu rendah dan tidak menantang.
“Target penurunan PHK tiap tahun hanya beberapa persen. Itu terlalu kecil, sehingga tidak memicu kinerja yang lebih agresif,” ungkapnya.