30 Praja IPDN Turun ke Desa Licin, Data Warga Diverifikasi Ulang

Kepala Desa Licin, Zulkifli M Ridwan, berfoto bersama praja KKN
FOTO BERSAMA: Kepala Desa Licin, Zulkifli M Ridwan, berfoto bersama praja KKN dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Aula Kantor Desa Licin, Cimalaka, Rabu (25/2).(Achmad/Sumeks)
0 Komentar

SUMEDANG EKSPRES, CIMALAKA – Puluhan praja Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri berdiri berjejer bersama aparatur desa. Momen itu bukan sekadar seremonial, melainkan penanda dimulainya kerja lapangan yang menyasar langsung ke rumah-rumah warga.

Sebanyak 30 praja putri IPDN diterjunkan ke Desa Licin untuk melaksanakan program KKN, termasuk kegiatan bertajuk “Si Cantik” yang fokus pada pembaruan dan validasi data masyarakat. Mereka disebar ke tujuh dusun dan tinggal di tujuh rumah inang agar lebih dekat dengan warga.

Kepala Desa Licin, Zulkifli M Ridwan, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada desanya sebagai lokasi KKN. Ia menilai kehadiran praja IPDN membawa manfaat nyata, terutama dalam memperbarui data sosial yang selama ini bersifat dinamis.

Baca Juga:Kemiskinan Tak Turun, Pengangguran Menggantung, Wabup Sumedang Semprot Perangkat Daerah: Jangan Hanya Laporan!Ketika Gamelan Sempat Sunyi di Sabusu Jatinangor

“Data masyarakat itu selalu berubah. Ada yang sebelumnya belum terdata, ada juga yang kondisi ekonominya berubah sehingga tingkat kesejahteraannya ikut berubah. Karena itu, pembaruan data menjadi sangat penting,” ujarnya Rabu (25/2/2026).

Berbeda dengan pendataan administratif yang sering mengandalkan laporan berjenjang, metode yang digunakan para praja dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah. Setiap kepala keluarga dimintai keterangan untuk memastikan data yang dihimpun benar-benar sesuai kondisi terkini.

Menurut Zulkifli, pendekatan door-to-door membuat proses validasi lebih detail dan akurat. Selain memperbarui data kependudukan, praja juga menggali informasi sosial ekonomi yang menjadi dasar berbagai program bantuan pemerintah.

“Kalau mendatangi langsung warga, tentu hasilnya lebih valid. Kita bisa melihat dan memastikan kondisi riil di lapangan,” katanya.

Ia menambahkan, validasi data menjadi kunci agar berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi tepat sasaran. Kesalahan data berpotensi membuat bantuan tidak sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

Zulkifli menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil bisa berubah sewaktu-waktu. Kondisi ekonomi keluarga dapat membaik atau justru menurun akibat berbagai faktor, mulai dari pekerjaan hingga situasi sosial lainnya.

Karena itu, pembaruan data tidak bisa dilakukan sekali saja, melainkan perlu evaluasi berkala. Kehadiran praja IPDN melalui KKN dinilai membantu pemerintah desa dalam mempercepat proses tersebut.

0 Komentar