SUMEDANG EKSPRES – Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila melontarkan peringatan tegas kepada seluruh perangkat daerah agar tidak lagi terjebak pada laporan statistik semata. Menurutnya, angka kemiskinan yang stagnan menjadi alarm bahwa pendekatan yang selama ini digunakan perlu dibenahi secara menyeluruh.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, Rabu (25/2/2026).
“Pengentasan kemiskinan tidak akan tuntas kalau hanya berhenti pada bantuan sosial. Bantuan itu sifatnya sementara, yang harus kita bangun adalah keberdayaan,” tegasnya.
Baca Juga:Ketika Gamelan Sempat Sunyi di Sabusu JatinangorHead to Head Unggul, Hodak Minta Pemain Waspadai Madura United di GBLA
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Fajar menekankan pentingnya validasi dan verifikasi data penerima bantuan. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah memastikan anggaran benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak.
Menurutnya, kesalahan sasaran bukan hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga memperlambat penurunan angka kemiskinan ekstrem.
“Pastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak. Jangan hanya mengejar serapan anggaran,” ujarnya.
Selain pembenahan data, Fajar menilai peningkatan rata-rata lama sekolah sebagai strategi utama memutus rantai kemiskinan. Pendidikan yang memadai diyakini mampu membuka akses kerja yang lebih luas bagi generasi muda.
Ia juga menyoroti pentingnya pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri, terutama di daerah yang memiliki kawasan industri namun masih menghadapi tingkat pengangguran tinggi.
“Kalau pabrik berdiri di Sumedang, tenaga kerjanya harus warga Sumedang. Pemerintah harus menyiapkan pelatihannya sesuai kebutuhan industri,” katanya.
Pendampingan keluarga miskin, lanjutnya, harus menyesuaikan perkembangan zaman. Pelatihan usaha, literasi digital, hingga pemasaran daring menjadi bagian penting agar masyarakat mampu bersaing di tengah transformasi ekonomi.
Baca Juga:Bupati Sumedang Minta ASN Tak Antikritik: Jangan Baper, Dengarkan Suara WargaAnalisis Dampak Fiskal: 45 Persen Bansos Melenceng, Seberapa Besar Risiko Kerugian Negara?
Ia mengingatkan bahwa program pengentasan kemiskinan tidak boleh bersifat seremonial, melainkan harus terukur dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi tersebut menjadi penanda pergeseran strategi Pemkab dari sekadar distribusi bantuan menuju pendekatan pemberdayaan terintegrasi. Seluruh perangkat daerah diminta memastikan setiap program memiliki dampak langsung terhadap penurunan kemiskinan ekstrem.
“Semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan hari ini,” tandasnya.(red)