Bupati Sumedang Minta ASN Tak Antikritik: Jangan Baper, Dengarkan Suara Warga

Bupati Dony Ahmad Munir
BERI PESAN: Bupati Dony Ahmad Munir berikan sambutan pada rembug Sumedang sebagai repleksi dan evaluasi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2025, baru-baru ini.(Dok. Humas Sumedang)
0 Komentar

SUMEDANG EKSPRES – Di tengah derasnya kritik warga di media sosial dan ruang publik, Bupati menyampaikan pesan yang tak biasa kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN): jangan alergi terhadap suara masyarakat.

Menurutnya, kritik bukan serangan, melainkan cermin. Ia menyebut setiap keluhan warga sekecil apa pun sebagai alarm agar birokrasi tetap berpijak pada kebutuhan rakyat.

“Kritik dan saran dari masyarakat adalah energi positif bagi kami. Itu alarm supaya pemerintah tidak lengah,” tegasnya pada sambutan repleksi dan evaluasi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2025 baru-baru ini.

Baca Juga:Analisis Dampak Fiskal: 45 Persen Bansos Melenceng, Seberapa Besar Risiko Kerugian Negara?45 Persen Bansos Belum Tepat Sasaran, Sumedang Dipilih Jadi Proyek Percontohan Perbaikan Data Digital

Pesan itu disampaikan sebagai bagian dari dorongan membangun budaya kerja yang lebih terbuka dan responsif. Bupati menilai, di era keterbukaan informasi, masyarakat semakin aktif menyampaikan aspirasi. Pemerintah pun harus mampu merespons dengan kepala dingin dan sikap profesional.

Ia meminta ASN tidak bersikap defensif saat mendapat sorotan publik. Baginya, kritik yang disampaikan untuk kepentingan masyarakat harus diterima dengan lapang dada.

“ASN jangan baper. Kalau dikritik, jadikan bahan introspeksi. Selama itu untuk kebaikan masyarakat, kita harus menerimanya,” ujarnya.

Bupati menilai, respons emosional hanya akan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Sebaliknya, keterbukaan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi.

Selain menekankan budaya anti-baper, Bupati juga menyoroti pentingnya sinergi dengan instansi vertikal dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kolaborasi tersebut dinilai berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan strategis.

Ia berharap, kombinasi antara birokrasi yang terbuka terhadap kritik dan koordinasi lintas lembaga yang solid dapat menciptakan pemerintahan yang lebih adaptif dan berpihak pada masyarakat.(red)

0 Komentar