Dian juga menyampaikan sangat keberatan pasar Cimalaka dikelola oleh pengembang, dia berharap pasar Cimalaka bisa di sewa kelola oleh warga karena bisa lebih menguntungkan buat warga.
Menurutnya, potensi pendapatan akan jauh lebih besar jika dikelola langsung tanpa pihak pengembang.
“ Seperti yang disampaikan pemerintah desa melalui Ketua BPD tadi kontribusi dari PT pengembang hanya 43 juta pertahun jadi sekitar 3.5 juta perbulan, sementara kalau dikelola sama warga atau desa tanpa pengembang, minimal di Rp30 juta perbulan bersih bisa tercapai, selisihnya sangat besar dan itu merugikan warga dan itu akan berjalan selama 10 tahun,” tandasnya.
Baca Juga:Ingin Mengembangkan Usaha? Pahami Proses Pengurusan KKPR Berikut IniMentri Nusron Siapkan Lahan di Berbagai Wilayah, Dukung Pembangunan Hunian Vertikal & Kota Satelit
Dian juga mengungkapkan masalah kontribusi dari pihak pengembang kedesa dan waktu lamanya dikelola oleh pihak pengembang PT Bangun Bina Persada tidak pernah disosialisasikan oleh pemerintahan desa, dan baru dijelaskan hari itu oleh pihak desa.
Dian menambahkan, dirinya secara pribadi dan sebagai bagian dari masyarakat sangat menyayangkan potensi pendapatan asli desa (PADes ) bisa hilang kalau dikelola oleh pihak pengembang sementara intuk sewa kelola sudah banyak yang siap.
Sebagai Ketua Ikwapaci Dian juga menyampaikan tuntutannya pertama menuntut Pasar Cimalaka bisa di sewa kelolakan, yang kedua Kepala Desa mundur secara legowo, karena dirinya menilai kepala desa telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, termasuk tidak hadir selama lima hari berturut-turut saat situasi masyarakat datang ke kantor desa meminta kejelasan.
“Kalau Kepala Desa tidak bisa bekerja dengan baik untuk melayani keluhan dan tuntutan warganya sebaiknya mengundurkan diri dengan legowo, karena warga itu membutuhkan pemimpin yang bisa mengayomi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti besarnya dampak dari kinerja kepala desa terhadap warganya, mengingat jumlah warga desa yang bergantung pada aktivitas pelayanan pemerintahan desa mencapai ribuan orang.
” Jumlah Warga Desa Cimalaka itu yang sudah mempunyai hak pilih hampir 2000 jiwa ribu orang ditambah anak- anak jadi jumlahnya sekitar 4000 orang itu semua harus diayomi dengan baik oleh pemerintahan desa,” tutupnya.
Sampai musyawarah berakhir, belum ada titik temu dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang akhirnya pihak pemerintahan Desa Cimalaka selaku panitia revitalisasi pembangunan Pasar Cimalaka meminta waktu kepada warga pasar dan warga masyarakat untuk merundingkan dulu secara internal terkait langkah yang akan ditempuh agar memberikan solusi yang baik bagi kedua belah pihak. (ahm)