SUMEDANG EKPRES -Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gelar rapat koordinasi (Rakor) optimalisasi kerja sama dengan Pemerintah Daerah se-Sulut, di Wisma Negara Bumi Beringin, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (12/5/2026).
Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Kevin Lotulung MH mewakili Bupati Minut Dr Joune Ganda hadir dalam agenda penting dan strategis itu.
Wabup Kevin didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Novly Wowiling, Inspektur Inspektorat Daerah Stephen Tuwaidan, Kepala Bappeda Hanny Tambani dan Kepala BKAD Carla Sigarlaki.
Baca Juga:Sertipikat Elektronik & Aplikasi Sentuh Tanahku Beri Manfaat Lebih dalam Transaksi PertanahanPerkuat Sinergi Hukum, Perumda Tirta Medal dan Kejari Sumedang Teken MoU Bidang Datun
Di kesempatan itu, Wabup Kevin melakukan Penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Penguatan Ekonomi Daerah melalui, Transformasi Pelayanan Publik bidang Pertanahan dan Tata Ruang yang didampingi Kepala BPN Minut Yandry Rory.
Disaksikan Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling (YSK), Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara John Wiclif Aufa A.Ptnh.
Wabup Minut Kevin Lotulung MH saat dikonfirmasi jurnalis Tribun Manado Christian Wayongkere pada Rabu (13/5/2026), mengatakan setiap program unggulan yang di sampaikan tim KPK dan BPN sangat terkait dengan keberlangsungan pembangunan dunia usaha khususnya di Kabupaten Minahasa Utara.
“Semoga lewat sinergi Pemerintah Daerah, KPK dan ATR/BPN dapat meningkatkan efektifitas dan kualitas pelayanan Publik dalam mengimbangi kebutuhan dunia usaha saat ini,” kata Wabup Minut Kevin Lotulung.
Lanjut Kevin, kiranya melalui kolaborasi strategis antara Pemprov Sulut bersama Kementerian ATR/BPN dan KPK dapat membenahi persoalan pertanahan, penyelamatan aset daerah.
Hingga, tambah dia, pencegahan praktek korupsi di sektor pelayanan publik diharapkan mampu menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih transparan dan profesional.
Selain itu, Sekda Minut Novly Wowiling menambahkan, dalam rakor tersebut membahas layanan pertanahan dan tata ruang, kolaborasi sekaligus pendamping oleh KPK.
Baca Juga:SMPN 2 Cimalaka Rayakan Milad ke-44KDMP Citimun Beres 100 Persen
Menyasar Provinsi Sulut dan 15 Kabupaten Kota. Adapun area layanan pertanahan dan tata ruang tersebut meliputi sembilan program yang menjadi fokus kerjasama.