ANGKA-angka pembangunan Kabupaten Sumedang sepanjang 2025 menunjukkan tren yang menggembirakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, pendapatan per kapita naik, angka kemiskinan menurun, dan tingkat pengangguran terbuka berangsur turun.
Namun bagi Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumedang, capaian tersebut belum cukup menjadi alasan untuk berpuas diri. Di balik statistik yang membaik, masih tersimpan persoalan mendasar yang menyangkut pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Fraksi Golkar dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Selasa 23 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, fraksi berlambang pohon beringin itu mengapresiasi berbagai indikator ekonomi makro yang menunjukkan perkembangan positif sepanjang tahun 2025.
Baca Juga:Pemkab Sumedang Berburu PAD di Tengah Efisiensi, Wabup M Fajar: Kemandirian Fiskal jadi Fokus UtamaMinim Pemeliharaan, Warga Keluhkan Underpass Tol Cisumdawu
IPM Kabupaten Sumedang tercatat mencapai 75,50 poin atau naik 0,93 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita meningkat dari Rp39,70 juta pada 2024 menjadi Rp42,65 juta pada 2025.
Menurut Fraksi Golkar, peningkatan tersebut mencerminkan adanya kemajuan pembangunan daerah. Namun mereka mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya berhenti pada capaian statistik.
“Peningkatan indikator ekonomi makro ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Namun, tujuan akhir pembangunan harus mampu menciptakan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar juru bicara Fraksi Golkar dalam rapat paripurna.
Perhatian terbesar fraksi tersebut tertuju pada meningkatnya angka ketimpangan pendapatan. Data yang disampaikan menunjukkan Indeks Gini Ratio Kabupaten Sumedang naik dari 0,337 pada 2024 menjadi 0,377 pada 2025.
Kenaikan sebesar 0,040 poin itu dinilai menjadi sinyal bahwa hasil pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Dengan kata lain, pertumbuhan berjalan, tetapi kesenjangan juga ikut melebar.
Bagi Fraksi Golkar, persoalan pemerataan harus menjadi agenda bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Sebab keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari seberapa luas manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Selain ketimpangan, persoalan kemiskinan juga menjadi sorotan. Meski angka kemiskinan berhasil turun dari 9,01 persen menjadi 8,81 persen, fraksi tersebut menilai penurunan itu perlu terus didorong melalui kebijakan yang lebih struktural dan berkelanjutan.
Baca Juga:Pemadaman Listrik Berulang di Sumedang, Praktisi Hukum: Bisa Ajukan Ganti Rugi dan Gugatan WanprestasiListrik Padam Berulang, Pelaku Usaha Sumedang Merugi
Penurunan tersebut setara dengan berkurangnya sekitar 3.000 penduduk miskin dalam satu tahun. Capaian itu diapresiasi sebagai hasil dari berbagai program pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan.