KEMATIAN Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, peserta Program Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mengubah arah kebijakan pemerintah. Program yang semula memuat materi fisik kini dipastikan direvisi.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman datang langsung ke rumah duka di Lingkungan Cipeutey Baru, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Selasa (30/6). Di hadapan keluarga, ia menyampaikan belasungkawa sekaligus membawa hasil evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan Latsarmil.
Kunjungan itu bukan sekadar takziah. Pemerintah juga ingin memastikan tragedi yang menimpa peserta asal Sumedang tersebut menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan.
Baca Juga:Truk Masih Menguasai JatinangorRekomendasi Motor Matic Paling Nyaman, Fitur Irit BBM Jadi Daya Tarik Utama
“Kehadiran kami di sini merupakan bentuk empati sekaligus kehadiran negara untuk memberikan dukungan moril kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami turut berduka cita atas kepergian almarhum,” kata Dudung.
Evaluasi itu berujung pada keputusan penting. Pemerintah menghapus seluruh kegiatan yang bersifat fisik dalam pelatihan calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Setelah dilakukan evaluasi, seluruh kegiatan yang bersifat fisik dalam Program Pelatihan Dasar Militer bagi calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah kami tiadakan,” ujarnya.
Menurut Dudung, pelatihan selanjutnya akan diarahkan pada penguatan kapasitas peserta melalui pembelajaran teori, kepemimpinan, dan praktik manajemen koperasi. Orientasi program dikembalikan pada tujuan awal, yakni mencetak pengelola koperasi yang memiliki kompetensi administratif dan manajerial.
Perubahan tersebut menjadi respons pemerintah setelah program Latsarmil mendapat sorotan luas menyusul meninggalnya salah seorang peserta. Dengan dihapusnya latihan fisik, pemerintah berharap pelatihan dapat berlangsung lebih aman tanpa mengurangi substansi peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Bagi keluarga almarhum, kehadiran Dudung menjadi penanda bahwa peristiwa tersebut tidak berhenti sebagai duka pribadi. Sementara bagi pemerintah, tragedi itu menjadi titik balik untuk meninjau ulang metode pelatihan agar tujuan membangun kompetensi tidak dibayar dengan risiko keselamatan peserta.(azr)