SUMEDANGEKSPRES – Pemerintah Kabupaten Sumedang mendapat apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini atas konsistensinya mengembangkan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Rini yang juga menjabat Wakil Ketua I Komite Percepatan Transformasi Layanan Digital Pemerintah itu menyampaikan apresiasi saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang di Command Center Sumedang, Rabu (12/8/2026).
Rini menilai Sumedang telah menunjukkan praktik nyata bagaimana digitalisasi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat, menyederhanakan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga:Menteri PANRB Soroti Capaian Perlinsos Sumedang, 11.662 KK Terdigitalisasi dalam 24 JamMomentum Hari UMKM Nasional, BRI Peduli Dorong Penguatan UMKM melalui Pendampingan di Desa Brilian
“Kami ingin memastikan program Bapak Presiden, terutama yang ada kaitannya dengan perlindungan sosial, bisa dijalankan dengan baik di Kabupaten Sumedang,” kata Rini.
Menurutnya, transformasi digital pemerintahan merupakan agenda yang telah didorong pemerintah pusat sejak 2018 melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Namun, Rini menegaskan digitalisasi bukan sekadar persoalan penggunaan teknologi. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah menyederhanakan proses bisnis pelayanan sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang mudah dan cepat.
“Digital bukan solusi akhir. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyederhanakan bisnis proses layanan. Karena itu, pelayanan publik harus terus kita sederhanakan, dan ujungnya kemudian kita digitalisasikan,” ujarnya.
Rini mengapresiasi kepemimpinan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir yang dinilai konsisten mendorong transformasi digital sejak periode pertama kepemimpinannya.
“Saat ini kita sudah bisa melihat hasil kerja keras pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Sumedang, yang sejak periode pertama sudah sedemikian fokus pada layanan pemerintahan digital. Di Kabupaten Sumedang kita sudah bisa melihat bagaimana seluruh layanan dilakukan secara digital,” katanya.
Menurut Rini, setiap daerah memiliki tingkat literasi digital masyarakat yang berbeda. Karena itu, pemerintah daerah harus membangun ekosistem pelayanan yang tetap inklusif.
Baca Juga:Buka PRESTASI Bersama KPK, Menteri ATR/Kepala BPN Tanamkan Semangat Bekerja Mempermudah RakyatDanantara Housing Expo 2026 : BRI Pimpin Kolaborasi Himbara Perkuat Pembiayaan Perumahan
“Kami mengajak para bupati dan wali kota berpikir region dulu, untuk bersama-sama punya satu pengalaman. Kemudian sekarang kita tarik untuk bagaimana kemudahan-kemudahan dilakukan dalam layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong penerapan pendekatan citizen centric, yakni menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai dasar dalam merancang kebijakan dan pelayanan pemerintah.