SUMEDANGEKSPRES — Kursi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang mulai dipanaskan.
Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 partai berlambang pohon beringin itu diusulkan digelar 22 September 2026.
Namun, hingga rapat pleno diperluas digelar Kamis (3/9/2026), belum ada nama yang resmi muncul sebagai calon ketua.
Baca Juga:Adira Expo Hadir di Sumedang, Promo Cicilan Hingga Kesempatan LunasNgaku Wartawan, Datang ke Sekolah Ngamuk-ngamuk Ala Bang jago, Tantan: Kami Dukung APH, Silakan Proses
Ketua DPD Golkar Sumedang Sidik Jafar menyebutkan, rapat pleno telah menetapkan kepanitiaan, termasuk Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC).
“Kami mengusulkan Musda tanggal 22 September. Mudah-mudahan disepakati Jawa Barat,” ujar Sidik.
Keputusan final berada di tangan DPD Golkar Jawa Barat. Jika jadwal berubah, Golkar Sumedang siap mengikuti.
“Apakah nanti dipercepat atau mundur, itu tergantung keputusan DPD Partai Golkar Jawa Barat,” katanya.
Asep Kurnia yang ditunjuk sebagai Ketua SC menegaskan, dirinya akan mengawal tahapan Musda, termasuk pendaftaran hingga proses pemilihan ketua.
Menariknya, Asep menyebut Golkar kini lebih mendorong musyawarah mufakat. Artinya, perebutan kursi ketua diharapkan tidak berujung pada perpecahan internal.
“Bermusyawarah sampai mencapai mufakat,” terang Asep Kurnia.
Bagi Asep, ada hal yang jauh lebih penting dari sekadar siapa yang duduk di kursi ketua, yakni bagai menjaga kepercayaan masyarakat.
Baca Juga:Iklan Shopee 9.9 x Naykilla & Tenxi Raih Belasan Jutaan Views di MedsosPuluhan Pilot Paralayang Siap Ramaikan WJPC 2026 di Sumedang
Ia mengingatkan, Golkar memiliki amanah dari sekitar 140 ribu pemilih pada pemilu sebelumnya.
“Bagaimana ke depan Golkar bisa meyakinkan dan menjaga mereka yang memilihnya, serta bisa menyejahterakan masyarakat,” ujar Asep.
Musda pun bukan sekadar soal siapa menjadi ketua, tetapi bagaimana Golkar Sumedang menjaga soliditas dan kembali merebut kepercayaan publik.
Lebih jauh Asep menyebutkan siapa saja yang memiliki hak suara dalam musyawarah daerah nanti, antara lain para ketua pengurus kecamatan (PK), Ormas pendiri, Ormas yang didirikan, Dewan Pertimbangan (Wantim) dari DPD Golkar Kabupaten serta DPD Jawa Barat. (red)