SUMEDANGEKSPRES, JATINANGOR – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mendorong pemerintah pusat membatasi lalu lintas truk tronton atau kendaraan bersumbu tiga ke atas di kawasan Jatinangor. Kawasan tersebut merupakan salah satu pusat pendidikan tinggi di Jawa Barat.
Dony mengatakan Pemkab Sumedang telah menyurati Kementerian Perhubungan agar kendaraan berat dilarang melintas di sekitar kawasan kampus Jatinangor atau setidaknya dibatasi jam operasionalnya.
“Sudah beberapa bulan ke belakang saya membuat surat kepada Kementerian Perhubungan supaya ada pelarangan mobil sumbu tiga ke atas lewat kampus Jatinangor, karena ini kawasan pendidikan. Atau ada pembatasan jam,” ujar Dony saat membuka Homecoming Festival Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjadjaran 2026 di Balai Sawala Rektorat Unpad, Jatinangor, Sabtu (19/9).
Baca Juga:Batik Kasumedang Tak Sekadar WarisanUji Kinerja Pejabat Baru Dony Minta Program 100 Hari di Realisasikan
Menurut Dony, pembatasan kendaraan berat membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Universitas Padjadjaran, serta para alumni. Sejumlah ruas jalan utama di Jatinangor berstatus jalan nasional sehingga kewenangan pengaturannya berada di pemerintah pusat.
Sembari menunggu kebijakan tersebut, Pemkab Sumedang telah mengimbau kendaraan berat menggunakan jalan tol sebagai jalur alternatif. Petugas juga ditempatkan di sejumlah titik hingga malam hari untuk mengarahkan kendaraan bersumbu tiga ke atas agar tidak melintasi kawasan Jatinangor.
Namun Dony mengakui pengawasan tersebut belum dapat disertai penindakan tegas karena belum ada regulasi yang menjadi dasar sanksi.
“Memang belum turun karena belum ada sanksinya. Karena itu, kami terus melakukan imbauan dan pengawasan di lapangan,” katanya.
Dony mengatakan Pemkab Sumedang akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong aturan pembatasan kendaraan berat. Ia juga mengajak Unpad dan para alumni ikut menyuarakan kebutuhan tersebut.
“Saya mengajak sama-sama mendorong pusat. Pemda, Unpad, alumni, sama-sama mengimbau pemilik kendaraan sumbu tiga ke atas untuk tidak lewat Jatinangor dan meminta Kementerian Perhubungan segera membuat aturan,” ujarnya.
Menurut Dony, persoalan lalu lintas kendaraan berat merupakan bagian dari tantangan pemerintah dalam menjaga kawasan Jatinangor tetap nyaman sebagai kawasan pendidikan. Ia mengatakan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan.