Sumedang Ditargetkan Masuk United Nation Public Service Awards

Sumedang Ditargetkan Masuk United Nation Public Service Awards
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Inovasi Pelayanan Publik di Pendopo Setda, Senin (11/4) (ist)
0 Komentar

sumedang, KOTA – Pemda Kabupaten Sumedang melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Inovasi Pelayanan Publik di Pendopo Setda, Senin (11/4).

Hal itu dilakukan sebagai persiapan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2022 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman mengatakan, selain untuk mempersiapkan KIPP tahun 2022, FGD juga menargetkan Pemkab Sumedang masuk ke United Nation Public Service Awards.

Baca Juga:Waduk Jatigede, Kurangi Angka Pengangguran dan UrbanisasiJalan Cimarias-Cinanggerang Pamulihan Amblas, Warga Kesulitan Lewat

“Sebanyak 15 SKPD akan menjadi jalur Inovasi Pelayanan Publik ke tingkat nasional dan berpotensi menuju tingkat internasional dalam ajang UN Public Service Award,” tuturnya.

Dikatakan, upaya tersebut tidak semata untuk meraih kemenangan, melainkan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai Visi Misi Sumedang Simpati 2023.

“Kita terdepan di Jawa Barat bahkan di Indonesia dalam area reformasi birokrasi. Tapi kita tidak berpuas diri. Ini baru intermediate goal karena ultimate goal-nya adalah Sumedang Simpati,” terangnya.

Untuk itu, lanjut Sekda, Kabupaten Sumedang untuk Tahun 2022 telah mencanangkan Sumedang Melesat, artinya melayani lebih berkualitas dan cepat.

“Yang harus kita lakukan adalah kinerja kita harus lebih cepat disertai dengan sentuhan inovasi. Artinya cepat dengan inovasi dan cepat dalam berkolaborasi,” tuturnya.

Sekda berharap dengan FGD tersebut menambah wawasan SKPD Kabupaten Sumedang khususnya dalam berbagai hal terkait KIPP 2022 sehingga dapat melakukan persiapan yang matang.

“Oleh karena itu, kita hadirkan pada FGD kali ini dua narasumber ahli dari Kemenpan-RB yakni Asdep Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Nurjaman Mochtar serta Analis Kebijakan Muda Kedeputian Pelayanan Publik Dinda Kusmaningtias,” ujarnya. (red)

0 Komentar