sumedangekspres, BALI – Masifnya digitalisasi menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk mewujudkan akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan presidensi G-20 yang membawa isu prioritas Inklusi Keuangan. BUMN pun merespon peluang tersebut dengan melakukan transformasi digital sebagai upaya adaptasi sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan bisnis.
Inklusi keuangan juga menjadi salah satu pembahasan utama yang dikaji oleh perwakilan negara G-20, Pejabat Pemerintahan, hingga pimpinan BUMN dalam Trade Investment & Industry Working Group (TIIWG) Road to G20: SOE International Conference di Bali pada 17-18 Oktober 2022.
Prof. Jay K Rosengard, Adjunct Lecturer Harvard Kennedy School menyebut bahwa target inklusi keuangan 90% pada 2024 yang diusung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mampu dicapai Indonesia. Salah satu aspek utama yang mengakselerasi inklusi keuangan di dalam negeri, kata Jay, adalah dengan digitalisasi yang membuat business process di lembaga keuangan semakin efektif dan menjangkau masyarakat lebih luas.
“Satu dekade lalu, hanya 20% masyarakat Indonesia yang memiliki rekening bank, sekarang progressnya cukup signifikan menjadi 52% atau sekitar tiga kali lipat hanya dalam satu dekade.Tetapi kita dapat melihat juga bahwa setengah dari Indonesia masih unbankable. Targetnya (Inklusi keuangan 90%) ambisius tapi juga sangat bisa dicapai,” ungkap Jay.
Lebih lanjut, Jay melihat bahwa model Hybrid Bank yang diusung oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan pendekatan yang sangat tepat untuk mewujudkan inklusi keuangan. Dengan tetap melakukan pendampingan kepada nasabah dan jaringan BRI yang luas, strategi ini dinilai mampu memberikan akses layanan keuangan bagi masyarakat luas.
