Hasilnya, masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban pajak.
Nilai tunggakan mencapai Rp220.5 juta untuk pajak hotel dan Rp43 juta untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wah, angka yang cukup fantastis, ya!
Dampak bagi Pendapatan Daerah
Tunggakan pajak sebesar itu tentu berdampak besar bagi pendapatan daerah. PAD yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, malah tersendat karena kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam membayar pajak.
Padahal, potensi wisata Raja Ampat sangat besar dan bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan jika dikelola dengan baik.
Langkah Selanjutnya
Baca Juga:Mendagri dan KPU Sepakat! Pilkada 2024 Jalan Terus Tanpa Hasyim Asy'ariHeboh! KPU Temukan Ijazah Palsu di Pilkada 2024, Ini Daerahnya!
Kedepannya, pemerintah daerah bersama dengan KPK harus terus melakukan penertiban dan pengawasan yang lebih ketat.
Tidak hanya untuk mengejar tunggakan pajak, tetapi juga untuk mencegah terjadinya korupsi dan pungutan liar yang merugikan.
Kolaborasi antara Pemda, KPK, dan pelaku usaha sangat penting untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel.
Teman-teman, kita semua tentunya ingin melihat Raja Ampat tetap indah dan sejahtera. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan memastikan bahwa semua pihak, baik pemerintah maupun pelaku usaha, menjalankan kewajiban mereka dengan baik. Dengan begitu, potensi besar yang dimiliki Raja Ampat bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
Jadi, mari kita dukung upaya pemerintah dan KPK dalam menertibkan masalah pajak ini. Semoga kedepannya, Raja Ampat bisa menjadi contoh sukses bagaimana pengelolaan pajak yang baik dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
Artikel ini telah tayang di disway.id dengan judul Tunggakan Pajak Pelaku Usaha di Raja Ampat Hingga Ratusan Juta Rupiah
Sampai jumpa di artikel selanjutnya, teman-teman! Jangan lupa tetap patuhi pajak dan berkontribusi untuk kemajuan daerah kita, ya!