sumedangekspres, KOTA – Pemerintah terus menggalakan pemberantasan korupsi yang terus terjadi sampai saat ini yang menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit. Salah satunya yaitu dengan program pendidikan anti korupsi.
Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli mengatakan, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus bersinergi dan kolaborasi. “Semua pihak harus bersinergi dan kolaborasi, bahu membahu untuk bisa memberantas korupsi,” kata Yudia Ramli saat menghadiri pembukaan Roadshow Bus KPK 2024 dengan tema ‘Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi’ dan Rakor Kepala Daerah Percepatan Sertifikasi Barang Milik Daerah di Gedung Sate, Kamis (8/8).
Menurut Yudia, pendidikan antikorupsi harus dilakukan sejak pendidikan usia dini. “Pendidikan antikorupsi diajarkan dari mulai usia dini, dari PAUD. KPK sedang membuat satu materi untuk dimasukan ke dalam kurikulum sekolah buku yang mengajarkan,” kata Yudia.
Baca Juga:Babinsa Desa Genteng Sukasari Donorkan Darah untuk Warga Penjualan Bendera Sepi, Pedagang di Alun-alun Sumedang Mengeluh
Sementara, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengajak seluruh kepala daerah untuk bekerja sama dengan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. “Perkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan KPK agar program-program antikorupsi dapat berjalan efektif dan efisien,” katanya.
Terkait Rakor Kepala Daerah Percepatan Sertifikasi Barang Milik Daerah, Pj Gubernur Bey menyerukan pemahaman di antara seluruh kepala daerah tentang pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
“Tantangan yang dihadapi semakin kompleks dan penuh dengan ketidakpastian baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, perlu membangun kerja sama yang kuat dan solid, yang didasari pada kepentingan masyarakat demi kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Barat,” ujar Bey.
Bey menekankan pentingnya kolaborasi antar wilayah di Jabar untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan dan penguatan ekonomi daerah.
“Kolaborasi yang erat antar wilayah di Jabar akan menjadi wadah yang sangat efektif dalam memperkuat sinergi untuk pengembangan dan penguatan ekonomi daerah,” ujarnya.
Dalam Rakor dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Penyerahan Sertipikat BMD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disaksikan oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wil II KPK dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. (red)