sumedangekspres – Asep Abdullah, perwakilan warga yang terdampak pembangunan Bendungan Cipanas, mengungkapkan kekecewaan masyarakat atas ketidaksesuaian antara hasil sosialisasi dan realisasi di lapangan.
Menurut Asep, masyarakat yang tinggal di Desa Cacaban, Desa Cibubuan, Desa Ungkal, Desa Conggeang Kulon, dan Desa Karanglayung di Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang merasa dirugikan karena proses pengambilalihan lahan yang dilakukan untuk proyek tersebut belum memenuhi janji awal.
“Ada banyak keluhan dari masyarakat yang kami wakili. Sosialisasi awal menyebutkan bahwa proses ini akan dilakukan secara adil dan transparan, namun kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan. Kami menduga adanya permainan terselubung yang menguntungkan pihak tertentu dan merugikan warga. Selain itu, pembayaran kepada pemilik lahan yang telah diambil alih mengalami penundaan, dan terdapat kesalahan penulisan nama serta kelengkapan surat-surat administrasi yang menghambat proses tersebut. Tidak hanya itu, sengketa lahan yang masih berlangsung semakin memperburuk situasi,” ujar Asep Abdullah, Kamis (13/02).
Baca Juga:Warga Desak Tindak Lanjut Perbaikan di Haurpapak Surian Usai LongsoranAde Sunarya: Pelantikan Kepala Daerah Serentak adalah Langkah Efektif untuk Efisiensi Pemerintahan
Asep menegaskan bahwa masyarakat sangat berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan untuk menindaklanjuti masalah ini. “Kami tidak akan tinggal diam. Harapan kami, agar ada eksekusi lanjutan dari pemerintah daerah sehingga proses perbaikan administrasi dan penyelesaian sengketa lahan dapat segera terealisasi, sehingga tidak ada lagi kerugian yang menimpa masyarakat,” tambahnya.
Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, Asep mengajak seluruh warga yang terdampak dan pihak terkait untuk bersama-sama menuntut transparansi dan keadilan dalam pengambilan keputusan terkait proyek Bendungan Cipanas, demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.(yga)