SUMEDANG EKSPRES, KOTA – Dinas Sosial Kabupaten Sumedang membeberkan berbagai program bantuan sosial (bansos) yang telah digulirkan sepanjang tahun 2025. Bantuan tersebut bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial serta dari pemerintah daerah, dengan sasaran masyarakat miskin dan rentan.
Namun di lapangan, sejumlah warga mengaku belum merasakan bantuan tersebut. Di tengah kondisi ekonomi yang lesu, keluhan masyarakat pun bermunculan, terutama dari keluarga yang merasa layak menerima bantuan tetapi belum terdata.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, Komar, menjelaskan bahwa salah satu program utama adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program bansos bersyarat ini menyasar 43.390 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Baca Juga:Warga Sumedang Menjerit di Tengah Ekonomi Lesu, Bantuan Sosial Tak Kunjung Datang, di Mana Pemerintah?Terbuat dari Emas dan Penuh Filosofi Hidup, Ini Bentuk Mahkota Binokasih yang Sarat Makna
“PKH diberikan berdasarkan komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial,” kata Komar saat ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini.
Komponen kesehatan mencakup ibu hamil dan balita, pendidikan untuk anak usia SD hingga SMA, serta kesejahteraan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas.
Selain PKH, pemerintah juga menyalurkan Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 116.839 KPM, dengan nilai Rp600 ribu per tiga bulan. Program ini ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan dan menekan angka stunting.
Di sektor jaminan kesehatan, penerima PBI BPJS Kesehatan APBN di Sumedang tercatat mencapai 455.399 jiwa, sementara PBI APBD sebanyak 149.397 jiwa.
“Jika digabungkan, hampir 50 persen penduduk Sumedang telah mendapatkan jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah,” jelas Komar.
Pada triwulan IV 2025, pemerintah juga menyalurkan BLTS Kesera dengan total anggaran Rp145,4 miliar. Setiap penerima memperoleh Rp900 ribu untuk periode Oktober–Desember 2025.
Selain itu, terdapat Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) dari Kementerian Sosial. Tahun ini, sebanyak 15 unit rumah dialokasikan bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat, masing-masing senilai Rp20 juta.
Baca Juga:Ternyata Ada Tempat Ini di Sumedang, Lokasinya Mudah Dijangkau dan Tiketnya TerjangkauBalong Hardi Sumedang, Destinasi Pemancingan dan Wisata Keluarga Favorit di Kota Tahu
Komar mengungkapkan bahwa sejak triwulan II 2025, penyaluran bansos mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Hasil pemadanan data dan verifikasi lapangan menyebabkan lebih dari 29 ribu penerima PBI APBN dinonaktifkan, karena masuk kelompok desil 6 hingga 10 dan dinilai tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan.