SUMEDANGEKSPRES – Pemerintah Kabupaten Sumedang mengikuti Penilaian Tahap II Wawancara dan Verifikasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2026 di Ruang Bupati, Lantai 2, Kamis (2/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi tahapan penting untuk memverifikasi kualitas perencanaan, proses penyusunan dokumen, capaian pembangunan hingga program unggulan yang telah dijalankan Kabupaten Sumedang.
Benecditus Raksaka Mahi selaku Tim Penilai PPD menjelaskan bahwa proses penilaian tidak hanya berfokus pada capaian indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, maupun pengangguran, tetapi juga menilai sinkronisasi dokumen perencanaan, kualitas penyusunannya, mekanisme partisipatif melalui pendekatan bottom up dan top down, serta efektivitas program unggulan dari sisi input, proses hingga outcome.
Baca Juga:DPRD Mulai Bahas Raperda, Sidik Jafar: Regulasi yang Lahir harus Mampu Menjamin Pilkades yang DemokratisMelihat Kekerasan atau LGBT? Hubungi Segera 110 dan 112, Bupati: Sudah Dibentuk Satgasnya
“Kami akan melihat sinkronisasi dan kualitas dokumen, proses penyusunannya, bagaimana mekanisme bottom up dan top down berjalan, kemudian program unggulannya, mulai dari input, proses sampai outcome dan output yang dihasilkan,” ujarnya.
Mewakili Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim penilai di Kabupaten Sumedang. Ia juga menyampaikan permohonan maaf Bupati yang tidak dapat hadir karena sedang menjalankan agenda di Kementerian Agraria.
“Saya mewakili Bapak Bupati Sumedang Haji Dony Ahmad Munir mengucapkan selamat datang kepada Tim Penilai PPD. Beliau menyampaikan salam dan mohon maaf karena pada saat yang bersamaan sedang melaksanakan tugas di kementerian,” kata Fajar.
Wabup Fajar menegaskan, pembangunan di Sumedang selalu berlandaskan pada data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Sebagaimana yang sering disampaikan Bapak Bupati, good data, good decision, good result. Data yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik dan keputusan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik,” ungkapnya.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus mampu mempertanggungjawabkan setiap indikator pembangunan, baik makro maupun mikro, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa berbagai capaian yang telah diraih tidak boleh membuat aparatur pemerintah cepat berpuas diri.
Baca Juga:93 Kepala Desa akan Berakhir pada 5 Desember 2026, Bupati Dony: Pemilihan Nanti Secara Hybrid93 Kepala Desa akan Berakhir pada 5 Desember 2026, Bupati Dony: Pemilihan Nanti Secara Hybrid
“Apapun pencapaian kita, jangan pernah membuat kita berbangga diri. Tugas kita sebagai aparatur pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan dilayani. Apa yang sudah kita capai hari ini jangan pernah dianggap cukup. Kita harus terus berbuat lebih baik,” tegasnya.