SUMEDANGEKSPRES – DPD LSM Laskar NKRI Sumedang mendatangi Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang (PPS), Rabu (16/9/2026).Mereka datang membawa dua misi, yakni membangun komunikasi dengan pemerintah sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.
Rombongan yang dipimpin Ketua DPD Laskar NKRI Sumedang Yudi Tahyudin itu diterima Kepala Bagian Hukum Setda Sumedang Yan Mahal Rizal bersama sejumlah perangkat daerah.
Yudi mengatakan, Laskar NKRI ingin menjadi bagian dari masyarakat, yang ikut mengawasi jalannya pembangunan di Sumedang. Namun, pengawasan tersebut, kata dia, tidak berarti hanya mengkritik pemerintah.
Baca Juga:Dongkrak Minat Baca Melalui Festival Literasi Sumedang 2026Debit Air Menyusut, Perumda Tirta Medal Gelar Shalat Istisqa, Direktur: Ini Ikhtiar Kita
“Bagaimana kita membangun sinergitas dan sekaligus sosial kontrol menyikapi berbagai hal pembangunan di Kabupaten Sumedang,” ujar Yudi.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah persoalan perizinan dan rencana penggalian di sejumlah wilayah. Laskar NKRI meminta seluruh kegiatan pembangunan dan pemanfaatan wilayah mengikuti aturan yang berlaku.
“Rencana-rencana penggalian di beberapa wilayah Sumedang ini benar-benar harus mengikuti tata aturan yang ada di Kabupaten Sumedang dan Provinsi,” katanya.
Di sisi lain, Yudi mengatakan pihaknya siap membantu pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan membuka peluang investasi yang bisa mendukung pembangunan daerah.
“Kami siap dari sisi LSM untuk melakukan pengawasan. Di sisi lain, sebagai fungsi pemberdayaan, kami pun siap menyiapkan investor,” ujarnya.
Laskar NKRI juga menyinggung sejumlah persoalan yang belakangan menjadi perhatian publik, termasuk isu yang sempat ramai di media sosial terkait lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Yudi mengatakan persoalan tersebut memang telah melalui proses penyelesaian. Namun, menurut dia, dampak sosial dan perhatian masyarakat tetap perlu menjadi bahan evaluasi.
Baca Juga:220 Becak Listrik Mulai Mengaspal di Sumedang, Dony: Momentum Becak Naik KelasAwas! Jangan Coba-coba Jual Becak Listrik, Sanksi Hukum Menanti
“Kami tetap akan bergerak untuk menyikapi hal yang sekarang sedang viral di Kabupaten Sumedang. Karena ini menyangkut moral, menyangkut nama baik warga Sumedang,” katanya.
Yudi berharap, ke depan dapat bertemu langsung dengan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan Wakil Bupati M. Fajar Aldila, untuk menyampaikan agenda organisasinya.
Bagi Laskar NKRI, hubungan dengan pemerintah tidak harus selalu berhadap-hadapan. Kritik tetap diperlukan, tetapi komunikasi dan kerja sama juga penting agar pembangunan berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat. (red)