SUMEDANGEKSPRES.COM – Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman menyebutkan, sedikitnya terdapat 31 proyek nasional yang harus dituntaskan pada tahun 2021.
Ke 31 proyek itu terdiri dari
21 paket pekerjaan yang didanai dari APBD Provinsi Jawa Barat, 1 paket dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 9 paket lainnya didanai APBD Kabupaten Sumedang.
“Dari APBD Provinsi dengan Pagu Anggaran Rp. 232,65 miliar lebih, dari DAK dengan Pagu Anggaran Rp. 3,96 miliar serta dari APBD Kabupaten senilai Rp 11 miliar,” katanya, belum lama ini.
Baca Juga:Teknologi dan Inovasi Sektor Keuangan Miliki Peran Penting Wujudkan Green EconomyPolsek Cisitu Redakan Potensi Konflik Pilkades
Dikatakan, dari 31 proyek strategis tersebut, 24 pekerjaan berupa kegiatan peningkatan jalan hingga saat ini statusnya belum lelang.
Kecuali yang didanai oleh DAK senilai Rp 3,96 miliar, yakni peningkatan ruas Jalan Cicabe- Cisempur Kecamatan Jatinangor, yang saat ini dalam tahap review oleh Pokja.
“Saya minta Dinas PUPR selaku perangkat daerah penanggung jawab untuk terus melakukan akselerasi,” ujarnya.
Sekda juga sebut Disparbudpora selaku penanggung jawab proyek strategis pengembangan Destinasi Wisata Jatigede, hingga saat ini belum melakukan tender. “Nilainya Rp 15 Miliar,” ucapnya.
Selain itu, masih ada sejumlah proyek yang masih belum ditenderkan, yakni pengadaan ATCS Area Traffic Control System ( ATCS), suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi oleh Dinas Perhubungan, pengadaan kelengkapan IT untuk Government Command Centre oleh Diskominfosanditik serta alat rekam dan cetak KTP di Disdukcapil.
“Semuanya berupa Banprov. Ini sangat disayangkan jika tidak terealisasi. Padahal, di saat daerah lain banyak yang Banprovnya terkena refocusing, kita tidak sama sekali,” kata Sekda menuturkan.
Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekda meminta para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang agar dapat mempercepat realisasi capaian kinerja dan anggaran sesuai target.
Baca Juga:Cimuja Apresiasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan PerangkatPabrik Bulu Mata Belum Miliki Izin Penuh Pemasok Warga Korea Selatan
“Terutama yang menyangkut proyek-proyek strategis yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD Provinsi,” terangnya.
Sekda juga meminta agar SKPD sering berkonsultasi dan berkoordinasi dengan unsur Kementerian terkait pemberi DAK dan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait Bantuan Keuangan Provinsi.
“Kita harus aktif, jangan hanya menunggu. Koordinasi dengan Kementerian atau Lembaga pemberi DAK. Koordinasi dengan Provinsi Jawa Barat terkait langkah akseleratif dan preventif kegiatan yang berasal dari Banprov,” katanya.