SUMEDANGEKSPRES.COM, Kota – Politisi Partai Gelora Ermi Triaji mengatakan, pemerintah harus menghitung betul dampak langsung dan tidak langsung dari proyek strategis nasional di Kabupaten Sumedang.
Bahkan, Ermi juga menyarankan agar pemerintah turun langsung di garis terdepan untuk mengadvokasi masyarakat terdampak.
“Saya rasa pemerintah itu harus betul-betul menghitung dampak langsung dan tidak langsung proyek nasional kepada masyarakat sekitar proyek atau masyarakat Sumedang secara keseluruhan,” ujarnya kepada Sumeks, Kamis (9/9).
Baca Juga:SMK PGRI 2 Sumedang Merupakan Sekolah Percontohan PTMTMedsos, Media Penumbuhan Cinta Budaya Sunda
Ermi juga memaparkan, sejumlah dampak langsung yang akan diterima oleh masyarakat sekitar dengan keberadaan proyek strategis nasional.
“Salah satu dampak langsung yang harus dihitung oleh pemerintah salah satunya, berapa banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya akibat proyek ini? apakah penggantian sesuai dengan nominal yang harusnya diterima oleh Masyarakat? Berapa banyak warga yang dirugikan? Apakah aktifitas warga terganggu selama pembangunan berlangsung? Berapa lahan produktif yang hilang? dan bagaimana dengan warga yang harus kehilangan pekerjaan karena lahan produktifnya juga hilang,” paparnya.
Tak hanya itu, Ermi juga turut menjelaskan kemungkinan – kemungkinan adanya dampak secara tidak langsung yang akan terjadi dalam jangka panjang.
“Dampak tidak langsung yang harus pemerintah hitung salah satunya, Bagaimana prospek kedepan dan peluang yang bisa dimanfaatkan se-pasca selesai proyek? Apakah kegiatan ekonomi jadi akan meningkat atau sebaliknya? Mau jadi apa Sumedang kedepannya, jadi kota mati, kota tujuan atau kota transit? Hal ini yang harus benar-benar dipikirkan juga,” paparnya.
Ermi menambahkan, bahwa pemerintah harus memiliki solusi untuk semua dampak langsung dan tidak langsung yang diterima masyarakat Sumedang akibat proyek nasional tersebut.
“Pemerintah harus sudah siap dengan solusinya. Ya salah satunya bisa dengan menganalisis menggunakan analisis sederhana seperti SWOT. Menghitung kemungkinan yang akan terjadi dan memberikan solusi,” ungkapnya.
Sementara itu, lanjut Ermi dirinya mengakui bahwa tidak melihat adanya upaya tersebut. Ermi mengklaim bahwa jangankan menghitung dampak langsung dan tidak langsung, dalam advokasi masyarakat saja pemerintah tidak hadir.
Baca Juga:Jatinangor Kejar Target Vaksinasi, Antusias Warga TinggiPresiden Minta Kredit UMKM Ditingkatkan hingga 30 Persen
“Saya pribadi belum mendengar ada kajian tentang antisipasi ini, sudahkah dihitung untung rugi? Atau menghitung bagaimana memperbesar keuntungan dan memperkecil kerugian? Bahkan dalam advokasi masyarakat saja pemerintah tidak hadir untuk mengadvokasi masyarakat. Justru seharusnya pemerintah itu hadir dalam upaya advokasi masyarakat terdampak,” ujarnya. (Mg1)