Gubernur Jabar Ridwan Kamil Sepakat Kewenangan SMA Sederajat Dikembalikan ke Daerah

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat berada ditengah-tengah ribuan pelajar di SMAN 1 Cigombong, Kabupaten Bogor, Jum'at (31/3). (Yudha Prananda / Jabar Ekspres)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat berada ditengah-tengah ribuan pelajar di SMAN 1 Cigombong, Kabupaten Bogor, Jum'at (31/3). (Yudha Prananda / Jabar Ekspres)
0 Komentar

sumedangekspres– Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyepakati dikembalikannya kewenangan pemangku kebijakan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat kepada pemerintah daerah di kabupaten/kota.

Pasalnya, saat ini wewenang pendidikan tingkat SMA ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui wilayah Kantor Cabang Dinas (KCD).

Kondisi kewenangan ditangan KCD tersebut rupanya diklaim mempersulit langkah pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan ataupun tindakan, jika bersinggungan dengan dunia pendidikan di tingkat SMA.

Baca Juga:Dinkes Jabar Siap distribusikan 3,9 Juta Vaksin Polio ke Puskesmas dan PosyanduMenteri BUMN Erick Thohir Kunjungi Trauma Healing Korban Gempa Cianjur

Terlebih akhir-akhir ini, kasus yang melibatkan para pelajar ditingkat itu marak terjadi. Bahkan kasus yang terbilang sudah kelewat batas, seperti aksi kekerasan hingga tawuran antar kelompok yang menimbulkan korban jiwa.

Atas maraknya kasus tawuran pelajar diusia remaja itu membuat banyak pihak diantaranya, kepala daerah yang meminta kewenangan tata kelola yang saat ini menjadi ranah KCD Pemprov Jabar dilepas dan dikembalikan ke tingkat kabupaten/kota.

“Saya cenderung setuju, secara pribadi. Karena dulu waktu saya jadi Wali Kota Bandung lebih dekat koordinasi teknisnya, pada saat pindah ke provinsi, memang agak jauh,” kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil usai mengunjungi SMAN 1 Cigombong, Kabupaten Bogor pada Jumat, 31 Maret 2023.

Meski sepakat, namun dirinya menginginkan  adanya perubahan yang dapat memastikan peningkatan kualitas dan perbaikan masalah yang ada. Baik itu wewenang di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten.

“Yang penting adalah, kembali atau tidak kembali, tapi kalau teruji ada kenaikan kualitas, ya pertahankan. Kalau ternyata ada masalah, perbaiki,” serunya.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, adanya sejumlah kasus yang menyeret pelajar itu harusnya dapat dicegah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dimasing-masing satuan pendidik.

Sebab, menurutnya seharusnya memang semua pihak dapat berkomitmen dalam menjaga para penerus bangsa, dalam hal ini para pelajar.

Baca Juga:IndoVac Sudah Bisa Digunakan Lansia untuk Booster Kedua Vaksin Covid-19Tempat Pesugihan Di Jawa Barat, Apakah Ada?

“Hidup ini adalah perjanjian, kesepakatan, yang terpenting mah kualitas pendidikan nomor satu, jangan disepelekan. Itulah kenapa tiap minggu saya datang ke SMA/SMK mengingatkan tentang akhlak,” pungkasnya.*(YUD)

0 Komentar