SUMEDANG EKSPRES, KOTA – Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menjadi narasumber dalam kegiatan Reform Corner Reformasi Birokrasi yang Berdampak Tahun 2025, Jumat (19/12/2025), di Gedung Negara.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan bahwa kehadiran Wamendageri merupakan suatu kehormatan bagi Pemda Sumedang dalam upaya terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.
Ia menyebutkan Reform Corner merupakan upaya Pemkab Sumedang dalam meningkatkan kapasitas ASN.
Baca Juga:Dukung Gerakan Sumedang Menanam, Pemdes Licin Tanam 800 PohonDinas Kehutanan Gelar Kegiatan Jum'at Menanam
“Pemda Sumedang secara rutin setiap bulan menyelenggarakan Reform Corner atau Pojok Reformasi. Ini merupakan ikhtiar kami untuk menyediakan ruang bagi ASN agar terus meningkatkan kompetensi, kapasitas, kemampuan problem solving, serta menghadirkan nilai-nilai pembangunan yang bermakna, bermanfaat, dan berdampak,” katanya.
Reformasi birokrasi harus bertransformasi dari sekadar kepatuhan administratif menjadi reformasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Reformasi harus jelas output-nya, outcome-nya, benefit-nya, dan impact-nya. Anggaran terserap berarti masalah selesai, pekerjaan tuntas, dan rakyat terpuaskan, bukan berhenti pada laporan administratif,” kata Bupati.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan sistem pemerintahan digital Kabupaten Sumedang yang telah terintegrasi dalam platform WhatsApp melalui layanan WA KEPO, sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mengapresiasi langkah-langkah inovatif yang telah dilakukan Kabupaten Sumedang, khususnya dalam pemanfaatan sistem digital pemerintahan.
Menurutnya, Sumedang menjadi pionir dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Akhmad menambahkan reformasi birokrasi bertujuan menciptakan pemerintahan yang benar-benar berdampak dan hadir ketika rakyat membutuhkan.
“Apa yang disampaikan Pak Bupati terkait transparansi tata kelola pemerintahan merupakan tantangan besar bagi seorang pemimpin. Dibutuhkan komitmen kuat untuk berani membuka kinerja, termasuk pengelolaan anggaran, kepada publik,” katanya.
Baca Juga:Kulit Kamu Kering? Berikut Perawatan yang Tepat dan Rutin Agar Kulit Kamu Bisa Lembab SeharianKelola BMN dengan Tertib dan Akuntabel, Kementerian ATR/BPN Terima Anugerah Reksa Bandha 2025
Ia menambahkan bahwa Sumedang layak menjadi contoh daerah lain dalam hal digitalisasi pemerintahan. Bahkan, pihaknya berencana mengajak kepala daerah di wilayah Kalimantan dan Sulawesi untuk melihat langsung praktik tata kelola pemerintahan berbasis digital dan transparan yang diterapkan di Sumedang.
Akhmad juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan dan arah kebijakannya di daerah harus sejalan dengan program pemerintah pusat, termasuk Asta Cita, serta mendukung visi Indonesia Emas 2025.