Sebagai jalan tengah, DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Desa Cimalaka memfasilitasi musyawarah lanjutan yang benar-benar melibatkan pedagang dan pengelola pasar secara setara. Dialog harus menghasilkan kesepakatan konkret, bukan sekadar formalitas.
Penundaan revitalisasi Pasar Cimalaka menjadi pesan kuat bahwa pembangunan tidak boleh berjalan di atas kepala rakyat. Tanpa mufakat, proyek fisik berisiko kehilangan legitimasi sosial. Dan di pasar, tempat ekonomi rakyat berdenyut, keadilan proses sama pentingnya dengan hasil pembangunan itu sendiri.(red)