Menilik Kembali Janji Kampanye Dony Ahmad Munir – Fajar Aldila, Setahun Kerja: Simbolik atau Substantif? 

Kampanye Dony Ahmad Munir - Fajar M Aldila
Ilustrasi - Pesta rakyat sekaligus kampanye Akbar Dony Ahmad Munir - Fajar M Aldila di Kecamatan Tanjungsari. (instagram @fajaraldila)
0 Komentar

SETAHUN pemerintahan selalu menjadi panggung pembuktian. Janji kampanye yang dahulu lantang di ruang-ruang orasi kini diuji dalam ruang rapat anggaran dan meja pelayanan publik.

Pasangan Dony Ahmad Munir-Fajar Aldila datang dengan tagline “Lanjutkan Sumedang Lebih Maju”, ditopang sembilan program unggulan menuju visi besar Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Kini, satu tahun hari kerja bukan lagi soal retorika, melainkan soal arah, keberanian, dan hasil yang mulai terasa.

Baca Juga:Anggaran Rehabilitasi Ruang Bekas Fraksi DPRD Sumedang 2026 Sentuh Rp200 JutaTHR PPPK Paruh Waktu Pemda Jabar Sudah Disiapkan Rp60,8 Miliar, Bagaimana dengan Sumedang?

Momentum evaluasi digelar melalui forum Rembug Sumedang di Gedung Negara, tepat setahun pelantikan. Di hadapan Forkopimda, DPRD, akademisi hingga tokoh masyarakat, Bupati Dony tidak hanya memamerkan capaian, tetapi juga mengakui pekerjaan rumah yang belum tuntas.

“Setahun ini ada kemajuan yang kita syukuri, tetapi masih banyak yang harus kita benahi. Kami sadar pelayanan belum sempurna,” ujar Dony.

Pengakuan terbuka itu menjadi sinyal bahwa pemerintah menyadari ekspektasi publik tidak bisa dijawab dengan seremoni semata.

Namun, di sisi lain, sejumlah kalangan menilai forum refleksi harus diikuti dengan indikator terukur, bukan sekadar paparan normatif.

Tata Kelola & Digitalisasi: Fondasi yang Belum Final

Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan menjadi janji awal yang paling cepat diuji. Dalam satu tahun, konsolidasi internal OPD dan penegasan disiplin aparatur terlihat menguat.

Pemerintah mengklaim digitalisasi layanan mempercepat respons dan meningkatkan transparansi.

“Kami ingin masyarakat merasakan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan,” kata Dony.

Meski demikian, pengamat tata kelola daerah menilai ukuran keberhasilan digitalisasi harus dibuktikan beberapa hal. Pertama, keterbukaan data anggaran secara real time. Kedua, integrasi sistem layanan publik lintas OPD. Ketiga, pengurangan signifikan keluhan administrasi.

Baca Juga:MBG di SDN Parakanmuncang 2 Sumedang per Porsi Rp10 Ribu, Benarkah? Omzet Terjun Bebas, Pedagang Pasar Sumedang Minta Perhatian Pemerintah

Jika belum menyentuh aspek tersebut, reformasi berisiko berhenti pada tataran administratif.

Kemiskinan & Stunting: Tantangan Struktural

Penanganan kemiskinan dan stunting diakui masih menjadi tantangan utama.

“Stunting bukan hanya urusan kesehatan, tetapi masa depan daerah,” tegasnya.

Program bantuan sosial, intervensi gizi, hingga edukasi keluarga terus digencarkan. Namun, efektivitasnya baru bisa dinilai dari tren penurunan angka kemiskinan dan prevalensi stunting dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

0 Komentar