Hal serupa disampaikan sopir lainnya, Asep. Ia menilai program tersebut belum berjalan efektif. “Jarang ada ASN naik angkot. Banyak yang tetap pakai kendaraan pribadi,” ujarnya.
Selain minimnya partisipasi ASN, sopir angkot juga menghadapi tekanan dari transportasi berbasis aplikasi yang semakin diminati masyarakat. “Pengaruh ojek online juga terasa,” kata Didi.
Saat ini, penumpang angkot didominasi pelajar, ibu rumah tangga, dan masyarakat umum yang belum beralih ke transportasi digital.
Baca Juga:Menilik Proyek Konsultan Rp1,85 Miliar di Sumedang, Risiko Gagal Konstruksi Mengintai?Lalagoon Waterpark Jatinangor: Air Tumpah dari Langit, Tawa Pecah di Tengah Kota
Di tingkat nasional, kebijakan pembatasan BBM juga menjadi bagian dari strategi besar menghadapi tekanan harga minyak dunia.
Pakar ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menilai pembatasan merupakan pilihan realistis dibandingkan menaikkan harga BBM.
“Yang penting ekonomi tetap bergerak tanpa membebani konsumen,” ujarnya.
Menurutnya, kenaikan harga BBM berisiko memicu efek domino, mulai dari inflasi hingga penurunan daya beli masyarakat. Karena itu, efisiensi menjadi jalan tengah yang diambil pemerintah.
Namun, kebijakan efisiensi baik melalui pembatasan BBM maupun WFH memunculkan konsekuensi lain di tingkat lokal.
Program seperti Jumat Ngangkot yang bertujuan menggerakkan ekonomi sektor transportasi justru berpotensi kehilangan momentum.
Para sopir angkot berharap pemerintah daerah tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga memastikan implementasi berjalan konsisten. “Kalau dijalankan maksimal, tentu sangat membantu kami,” ujar Adeni.
Baca Juga:Dugaan Suap Bea Cukai, KPK Telusuri Aliran DanaBukan Cuma Bisnis, Ini Gerakan: TGM 99 di Tangan Malik Idris
Mereka juga mendorong adanya pengawasan lebih ketat terhadap ASN agar benar-benar menjalankan program sesuai tujuan.
Tanpa evaluasi yang serius, kebijakan yang bertujuan baik justru berisiko saling bertabrakan.
Di satu sisi, pemerintah ingin menekan konsumsi energi. Di sisi lain, ada upaya menghidupkan transportasi publik yang justru membutuhkan mobilitas. Pertanyaannya kini: apakah efisiensi energi harus mengorbankan roda ekonomi kecil?(red)