SUMEDANG EKSPRES – Di samping Balai Desa Jatihurip, suara cangkul dan adukan semen terdengar pelan beberapa hari terakhir. Tak ada proyek besar. Tak ada alat berat. Hanya beberapa pekerja yang sibuk merapikan area parkir kantor desa yang sebelumnya terlihat sempit dan mulai rusak.
Di tengah keterbatasan anggaran desa tahun 2026, Pemerintah Desa Jatihurip, Kecamatan Sumedang Utara, memilih membenahi hal yang paling dekat dengan pelayanan masyarakat: halaman kantor desa sendiri.
Bagi sebagian orang, rehabilitasi area parkir mungkin tampak sederhana. Namun bagi aparat desa, tempat itulah warga pertama kali datang membawa berbagai urusan dari administrasi kependudukan, musyawarah warga, hingga pelayanan sosial lainnya.
Baca Juga:Tiga Dekade SMPN 3 CimalakaRakor Kementrian ATR/BPN, KPK dan Pemda Sultra, Hasilkan Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Ekonomi Daerah
Karena itu, kenyamanan dan keamanan kawasan kantor desa dianggap penting untuk dibenahi.
Kepala Desa Jatihurip Tata melalui Sekretaris Desa Beni Rahmat Sopyan mengatakan tahun ini pemerintah desa memang tidak menjalankan pembangunan infrastruktur berskala besar.
Sebagian alokasi Dana Desa harus menyesuaikan regulasi baru terkait pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih sehingga ruang fiskal desa menjadi terbatas.
“Pada Tahun Anggaran 2026 ini memang pembangunan infrastruktur tidak ada,” ujar Beni.
Dengan anggaran yang tersisa, pemerintah desa kemudian memilih fokus pada pemeliharaan fasilitas pemerintahan desa yang dianggap paling mendesak.
Salah satunya rehabilitasi area parkir di samping balai desa.
“Kami sisihkan anggaran untuk peningkatan atau pemeliharaan balai desa melalui rehab area parkiran samping,” katanya.
Selama ini, kondisi area parkir dinilai kurang nyaman dan cukup mengkhawatirkan terutama saat dipakai warga dalam kegiatan desa. Ketika hujan turun, sebagian titik menjadi becek dan licin. Pada malam hari, area tersebut juga dinilai kurang aman.
Baca Juga:Peralihan Arsip Pertanahan Elektronik sebagai Sebuah Keniscayaan, Sekjen ATR/BPN: Harus Dikelola dengan BaikKecamatan Sosialisasikan Program Prioritas Desa
Karena itu pemerintah desa berharap rehabilitasi sederhana tersebut bisa memberi dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.
Menurut Beni, kantor desa bukan hanya tempat mengurus administrasi. Ia juga menjadi ruang pertemuan masyarakat, tempat musyawarah, dan pusat aktivitas warga sehari-hari.
“Harapannya ada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kenyamanan masyarakat,” ujarnya.
Di banyak desa, pembangunan sering diukur dari proyek besar: jalan beton, drainase panjang, atau gedung baru. Namun di Jatihurip, pemerintah desa tahun ini justru memilih memulai dari hal kecil yang paling sering disentuh warga.