SUMEDANGEKSPRES – Pemda Sumedang Perkuat Sinergi Cegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Penanganan Fenomena LGBT di Ruang Rapat Bupati Sumedang, Senin (29/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, perangkat daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Rakor dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi perempuan, anak, serta keluarga di Kabupaten Sumedang.
Baca Juga:PMI Harus Hadir di Kegiatan MasyarakatMonitoring Distribusi Air ke Sekolah Rakyat, Perumda Tirta Medal Pastikan Pasokan Merata di Ujungjaya
Pemerintah daerah menilai bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan yang harus ditangani secara bersama-sama dan berkelanjutan.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir yang memimpin rapat tersebut menegaskan bahwa seluruh pihak harus hadir sebagai bagian dari solusi dan saling menguatkan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial di masyarakat.
“Menghadapi persoalan seperti ini, baik pemerintah maupun masyarakat harus saling menguatkan, bukan saling menyalahkan. Kita harus bersama-sama mencari solusi. Saya yakin semua memiliki kepedulian dan keinginan yang sama untuk mengatasi persoalan ini,” ujar Bupati.
Bupati menjelaskan bahwa penanganan berbagai persoalan sosial harus dilakukan melalui pendekatan yang preventif, edukatif, persuasif, dan humanis.
Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat ketahanan keluarga, pendidikan karakter, nilai-nilai agama dan moral, layanan konseling, serta peningkatan literasi kesehatan mental dan kesehatan reproduksi.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung sistem pelaporan, edukasi masyarakat, penyebarluasan informasi pencegahan kekerasan, serta penguatan data terpadu sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Bupati meminta perangkat daerah terkait untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara terintegrasi, lengkap dengan target, indikator keberhasilan, mekanisme pengawasan, dan pelaporan secara berkala.
Baca Juga:Bentengi Dengan Agama dan Perhatian Orang Tua, Wabup: Tolak Penyimpangan SeksualMAMA SYATIBI, Tokoh Pendiri NU di Sumedang: Berdakwah Tak Kenal Lelah
“Program yang disusun harus jelas, terukur, dan melibatkan seluruh pihak agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan secara efektif,” katanya.
Dalam bidang pendidikan, Bupati menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter, etika, dan literasi digital.
Sekolah juga didorong untuk mengoptimalkan layanan bimbingan dan konseling, membangun lingkungan belajar yang aman dan ramah anak, serta memperkuat mekanisme pelaporan apabila terjadi kekerasan atau perundungan.