KEBERHASILAN program Keluarga Berencana (KB) tak lagi semata ditentukan oleh banyaknya alat kontrasepsi yang tersedia. Yang lebih penting adalah seberapa mudah masyarakat menjangkaunya. Di Sumedang, strategi itu mulai menunjukkan hasil.
Hingga pertengahan 2026, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sumedang mencatat capaian peserta KB mencapai 207 persen dari target yang ditetapkan. Angka tersebut menempatkan Sumedang di jajaran tiga besar daerah dengan capaian terbaik.
Kepala Bidang Keluarga Berencana DPPKBP3A Kabupaten Sumedang, N. Komariah, mengatakan capaian tersebut didorong oleh semakin mudahnya masyarakat memperoleh layanan kontrasepsi.
Baca Juga:Hijrah ASN: Melayani dengan Iman, Bekerja dengan IntegritasBarak Ditata, Jalan Dikembalikan pada Fungsinya
“Alhamdulillah, kami mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi gratis ke 35 puskesmas di seluruh Kabupaten Sumedang,” ujarnya.
Melalui seluruh puskesmas tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan KB tanpa dipungut biaya. Pilihan metode yang tersedia pun beragam, mulai dari pil KB, suntik, implan, alat kontrasepsi dalam rahim (Intrauterine Device atau IUD), hingga Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP).
Khusus peserta yang memilih MOW, pemerintah daerah tidak hanya menanggung biaya tindakan medis, tetapi juga memberikan bantuan biaya hidup selama tiga hari masa pemulihan.
Menurut Komariah, tingginya partisipasi masyarakat juga dipengaruhi strategi pelayanan yang dilakukan bertepatan dengan berbagai momentum, seperti Hari Jadi Sumedang, Hari Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Hari Keluarga Nasional (Harganas).
Momentum tersebut membuat layanan KB lebih dekat dengan masyarakat sehingga akses terhadap pelayanan menjadi semakin mudah.
Wilayah dengan jumlah akseptor KB tertinggi saat ini berada di Kecamatan Cimanggung, Jatinangor, dan Wado. Selain dipengaruhi jumlah penduduk yang relatif besar, tingginya mobilitas pendatang juga menjadi faktor meningkatnya kebutuhan layanan KB di wilayah tersebut.
Meski capaian terus meningkat, DPPKBP3A menegaskan pendekatan yang dilakukan tetap mengedepankan edukasi, bukan paksaan.
Baca Juga:Pemdes Sukagalih Jemput Bola PBBDigitalisasi Pembelajaran untuk Pendidikan Bermutu "Komitmen UPI Meningkatkan Kompetensi Digital Guru SD"
Melalui penyuluh lapangan, kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terus dilakukan kepada pasangan usia subur, pasangan muda, hingga ibu pascamelahirkan. Sebelum menentukan metode kontrasepsi, setiap calon peserta juga menjalani screening kesehatan di puskesmas agar pilihan KB sesuai dengan kondisi medis masing-masing.