Tapi yang didengar cuma suara oligarkhi dalam mesin ATM. Aspirasi rakyat kecil akhirnya jadi dekorasi demokrasi, bukan substansi.
Rakyat kecil tahu, menyampaikan aspirasi itu berisiko. Bisa dicap provokator, bisa dituduh makar, bisa diundang “ngopi” oleh aparat.
Tapi tetap saja aspirasi harus diperjuangkan. Karena kalau rakyat berhenti bersuara, peradaban berhenti bergerak. Demokrasi tanpa aspirasi itu seperti warung kopi tanpa obrolan: sepi, hambar, dan bikin ngantuk.
Baca Juga:Sri Sultan Hamengkubuwono X: Indonesia Butuh Insan Pertanahan yang Mampu Baca Peta Sekaligus Memahami ManusiaBertahun-tahun Dinanti, Warga Licin Gelar Syukuran Usai Jalan Ciburial Kini Mulus 'Leucir'
Dari itu, jangan perlakukan aspirasi macam pesanan COD yang bisa ditolak. Dengarkan, tindaklanjuti, jangan cuma difoto lalu dipajang di laporan tahunan.
Karena aspirasi bukan sekadar barang kiriman, melainkan denyut nadi bangsa. Kalau denyut ini berhenti, jangan salahkan kalau rakyat memilih jalur lain: dari jalan raya sampai jalan tikus.
Aspirasi itu menyuarakan sesuatu yang harus didengar penguasa -walaupun pahit, bukan menyuarakan apa yang mau didengar penguasa -ABS (asal boss senang). Aspirasi itu bukan sekadar hak, tapi warisan umat manusia.
Menyuarakannya adalah cara rakyat kecil menjaga martabatnya. Sekaligus menjaga peradaban. Jadi kalau ada yang bilang aspirasi rakyat itu ribut, ingatlah: lebih baik ribut di warung kopi demokrasi daripada sunyi di ruang otoritarian.
Dan sebagian kecil aspirasi dari jutaan aspirasi itu adalah perbaiki kriteria desil – jangan sampai yang seharusnya berhak menerika bantuan justru terkapar di desil atas, angkat derajat dan kesejahteraan guru honorer, berantas korupsi dengan kuatkan KPK dan satu lagi etika dan moral penyelenggara negara banyak yang rapuh. (#Kang Marbawi, 070926)